Bisnis.com, JAKARTA—PT PAL Indonesia (Persero) bersiap merebut peluang dari permintaan kapal niaga yang diperkirakan bakal terus meningkat pada masa mendatang.
Kenaikan permintaan disokong oleh permintaan kapal pembangkit listrik dan pengangkut gas alam cair.
“Kami sedang belajar untuk menangkap dua segmen pasar tersebut, LNG carrier dan kapal pembangkit. Supaya perusahaan di Indonesia tidak hanya bisa sewa dari luar, tapi juga sudah bisa mulai membeli,” ujar Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh, akhir pekan lalu.
PAL tengah bermitra dengan Karpowership untuk memproduksi empat unit kapal pembangkit listrik. Mitra asal Turki tersebut merupakan satu-satunya perusahaan swasta di dunia yang mengoperasikan pembangkit listrik terapung.
“Kerja sama itu membuka opsi supaya kita menjadi production hub kapal pembangkit listrik di Asia Pasifik. Sekang projectnya sedang dikerjakan, targetnya kapal sudah mulai di-deliver tahun depan,” ujarnya.
PAL juga tengah melakukan negosiasi dengan Pertamina untuk mengajak mitra asing berinvestasi pada bisnis kapal pengangkut LNG. “Bisnis kapal LNG kami lihat akan meningkat nantinya karena tren penggunaannya terus meningkat. Tinggal bagaimana mengajak asing bekerja sama,” ujarnya.
Sebelumnya, pengusaha galangan domestik meminta pemerintah membatasi volume impor kapal bekas. Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia Eddy Kurniawan Logam ingin pemerintah memprioritaskan pembelanjaan kapal domestik dan mulai mengganti produk impor.
Pemerintah perlu menerapkan tingkat kandungan dalam negeri sebesar 50% pada setiap lelang pengadaan kapal. “Kebijakan itu dapat mengurangi impor utuh kapal bekas, sekaligus meningkatkan geliat industri galangan domestik.”
Menurutnya, industri galangan kapal lokal sudah mampu memenuhi standar dan spesifikasi permintaan lokal sepenuhnya. Hanya saja, pemerintah belum memiliki perencanaan jangka panjang pada kebutuhan pengadaan kapal tahunan di dalam negeri. Akibatnya, belum ada kepastian permintaan yang berkelanjutan dari pemerintah. “Itu mengapa angka order kapal setiap tahun menjadi tidak menentu,” ujarnya.
