Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan mendorong masyarakat menggunakan jalur selatan untuk menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur ketika melakukan perjalanan pada masa angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.
Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana mengatakan masyarakat sebaiknya menggunakan jalur selatan Pulau Jawa guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas di jalur utara.
"Jalur selatan belum banyak dimanfaatkan. Untuk itu diimbau untuk mengantisipasi peningkatan kepadatan di liburan Natal pada 22-23 Desember 2017, dan tahun baru 2018 pada 30-31 Desember 2017, masyarakat dapat memantau dan menentukan untuk melewati jalur selatan atau utara," kata Cucu dalam siaran pers pada Kamis (21/12/2017).
Saat ini pihaknya masih menemukan pelanggaran administrasi berupa kartu pengawasan bus Antarkota Antarprovinsi yang telah habis masa berlakunya ketika melakukan kegiatan pemeriksaan di terminal tipe A Banjar, Jawa Tengah dan Kuningan, Jawa Barat.
Tidak hanya itu, lanjutnya dirinya juga masih menemukan ruang istirahat sopir yang kurang layak karena hanya beralaskan karpet. Oleh karena itu, dia meminta adanya peningkatan fasilitas terkait dengan ruang istirahat pengemudi.
"Hal ini harus menjadi perhatian karena kota Banjar merupakan wilayah perlintasan perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah, di mana menjadi titik lelah pengendara bus," ungkapnya.
Dia menambahkan pihaknya menginginkan seluruh petugas Ditjen Perhubungan Darat dapat menunjukkan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada masa angkutan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.
Menurutnya, moda transportasi berbasis jalan raya memiliki kelebihan dibandingkan dengan moda transportasi lainnya karena mampu memberikan layanan dari pintu ke pintu.
"Kelebihan kita dibandingkan dengan angkutan udara dan kereta adalah kita melayani door to door service, seperti kita melaksanakan perjalanan ke Wonosobo, naik pesawat dan kereta tidak dapat langsung sampai ke Wonosobo," lanjutnya.
Dia mengingatkan seluruh pihak tidak melakukan pungutan liar karena pihaknya tidak dapat memberikan toleransi apabila masih terjadi pungutan liar.
"Saya berpesan untuk tidak melakukan pungli. Saat ini penegak hukum sudah menggunakan analisis kumulatif, dimana mereka tidak menilai besar kecilnya pungli, tetapi potensi kumulatif yang didapat dalam jangka waktu tertentu," tambahnya.
Tidak hanya itu, dia juga berharap tahun depan fungsi BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) sebagai pengawas dan pembinaan terminal tipe A dan jembatan timbang (Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor/UPPKB) dapat lebih optimal.
