Bisnis.com, JAKARTA - Di balik pesatnya pembangunan infrastruktur, transportasi umum berbasis jalan dinilai kian berada dalam kondisi memprihatinkan.
Pengamat Transportasi Universitas Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menilai kondisi angkutan umum saat ini kian melesu, padahal pembangunan infrastruktur untuk moda transportasi lain di Indonesia terus berkembang, baik darat, kereta api dan laut.
"Pembangunan infratruktur transportasi di Indonesia terjadi peningkatan. Panjang jalan termasuk jalan tol dan jalan rel meningkat. Jumlah bandara, stasiun, pelabuhan dan terminal bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah trayek penerbangan, kapal laut, kereta tidak ketinggalan makin bertambah. Namun hanya satu pembangunan yang kian menurun di Indonesia, yakni angkutan umum berbasis jalan," kata Djoko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Data Kementerian Perhubungan menunjukkan tren peran angkutan umum 5% (2000), 52% (2002), 20% (2010), dan 16% saat ini, sementara itu tingkat keterisian rata-rata 35% dan kecepatan 15,6%.
"Penyebabnya, lebih menyukai sepeda motor, keberadaan angkutan daring. Menurunnya kinerja angkutan dan menjadi tidak andal serta berbiaya besar dibanding moda lain," katanya.
Akibat rendahnya layanan angkutan umum, masyarakat bergeser ke angkutan daring, baik taksi maupun ojek.
Baca Juga
"Jika mau murah, ya gunakan angkutan umum yang disubsidi, seperti Bus Transjakarta dan KRL Jabodetabek," katanya.
Dampak lain, subsidi BBM dinikmati 93% kendaraan pribadi (53% mobil dan 40% sepeda motor), angkutan umum hanya menikmati 3%.
Data Korlantas 2016, angka kecelakaan terbesar sepeda motor (71%), berdasar usia 78% korbannya pada usia produktif (16-50 tahun).
"Revitalisasi angkutan umum di seluruh Indonesia harus segera dilakukan untuk memulihkan ke kondisi semula," katanya.
Djoko menjelaskan dukungan regulasi sudah ada, baik dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), pasal 138, 139 dan 185.
Demikan pula dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta Rencana Strategis Nasional Kementerian Perhubungan 2015-2019.
"Kelembagaan disempurnakan menuju konsep pemerintah membeli pelayanan buy the service. Subsidi harus diberikan pada pengoperasian angkutan umum, bisa melalui APBN, APBD atau swasta," katanya.
Dari sisi pelayanan, lanjut dia, harus ada evaluasi trayek (rerouting), konversi dan modernisasi armada, orientasi pada pelayanan bukan pada pendapatan (costumers oriented service).
"Keberhasilan angkutan umum adalah kualitas angkutan pengumpan. Angkutan pengumpan menggunakan bus yang bisa menjangkau kawasan perumahan dan permukiman. Mulailah pembangunan angkutan umum dengan mengelola bus dengan baik," katanya.
Untuk mencapai itu semua, Djoko mengatakan harus ada kemauan dari para penentu kebijakan untuk memberikan pelayanan transportasi umum yang efisien bagi masyarakat.
