Bisnis.com, JAKARTA — Penanganan masalah ketimpangan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah mulai menunjukkan tren yang membaik.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa pencapaian itu dapat dilihat dari koefisien gini yang mulai ada tanda perbaikan.
Bambang menyebutkan, pada tahun 2012-2014 koefisien gini berada di angka 0,413, tetapi sejak tahun 2015-2017 trennya menurun.
Data pada 2017 menunjukkan sudah lebih dekat ke angka 0,39 atau menjauh dari 0,40. Secara konsep kalau koefisien gini 0,40 berarti tingkat ketimpangan sudah perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang tentunya tidak diinginkan.
"Namun, dengan perbaikan yang terus menerus, saat ini koefisien gini berada di 0,391 dan tentunya kita harapkan trennya terus membaik," ujar Bambang saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (27/3/2018).
Sebelumnya, dalam acara Peluncuran IDF 2018 sekaligus Peluncuran Call for Papers IDF 2018, Kamis (22/3/2018) pekan lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, yang juga dikenal sebagai ahli ekonomi pembangunan, mengatakan bahwa masalah ketidakmerataan dan ketimpangan bukan hanya isu untuk Indonesia saja, melainkan juga menjadi isu dunia.
Di Indonesia, kata Bambang, selain ketimpangan antar individu, pembangunan Indonesia juga dihadapkan pada ketimpangan antarwilayah, baik antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI); maupun antara daerah tertinggal dan daerah maju.
Sekitar 80,15% kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari kawasan Indonesia bagian barat, khususnya Pulau Jawa dan Sumatra.
Sementara itu, kawasan Indonesia bagian timur masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam soal kesenjangan antarwilayah, pertanyaanya bukan bagaimana menghilangkan kesenjangan wilayah, tapi bagaimana mengurangi kesenjangan yang sebenarnya juga tidak gampang.
"Di Indonesia, pulau Jawa menyumbang 58% PDB, sementara luar Jawa 42% PDB," ujar Bambang.
Bambang menambahkan kontribusi 58 persen PDB dari pulau Jawa terjadi sejak zaman desentralisasi. Seharusnya penerapan desentralisasi mengurangi kesenjangan, tapi ini kecenderungannya malah menaikkan kesenjangan.
Saat ini menurut Bambang, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia bagian timur.
Beberapa pembangunan yang dilakukan diantaranya pembangunan jalan Trans Papua, jalan paralel perbatasan di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur, dan di Papua; pembangunan pusat-pusat pertumbuhan untuk menarik investasi, utamanya di luar Jawa; serta percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
