Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan membahas lebih lanjut terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan terhadap industri pariwisata Tanah Air.
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyampaikan, antisipasi yang dilakukan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk dapat bergerak dan berwisata di Indonesia saja.
“Nanti kita persiapkan antisipasinya, paket-paket wisata seperti apa yang bisa kita siapkan,” kata Ni Luh dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2024 di kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).
Adapun, langkah antisipasi perlu dibahas lebih lanjut mengingat tahun depan pemerintah memiliki target yang besar untuk kunjungan wisatawan, yakni sebanyak 14,6 juta - 16 juta untuk wisatawan mancanegara (wisman) dan 1,08 miliar perjalanan untuk wisatawan nusantara (wisnus) di 2025.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenpar Vinsensius Jemadu mengajak pelaku industri untuk mendiversifikasi produk atau layanannya tanpa mengurangi kualitas atau produk itu sendiri.
Menurutnya, adanya kenaikan PPN menjadi 12% tahun depan akan memicu pergeseran dari sisi demand dan supply. Misalnya, masyarakat yang sebelumnya menyukai produk-produk premium akan beralih ke produk dengan harga yang lebih terjangkau.
Baca Juga
“Oleh karena itu dari sisi supply untuk hal ini kami menghimbau industri kami yang bergerak di pariwisata untuk siapkan diversifikasi produk,” pungkasnya.
Pemerintah per Januari 2025 akan memberlakukan kenaikan PPN menjadi 12%. Kenaikan PPN sebesar 12% akan dikenakan terhadap barang-barang mewah seperti daging wagyu hingga biaya sekolah standar internasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut sesuai dengan masukan dari berbagai pihak dan mengacu asas gotong royong, yang mana masyarakat yang mampu membantu dan membayar, sementara yang tidak mampu dibantu dan dilindungi.
Maka harga barang maupun jasa yang tergolong premium yang sebelumnya tidak dikenakan PPN, mulai 2025 akan terkena tarif PPN 12%.
“Seperti RS kelas VIP dan pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).
