Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Gorontalo giat mempromosikan investasi proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie senilai Rp841,8 miliar.
Dalam kegiatan market sounding ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Proyek pengembangan rumah sakit rujukan provinsi (tipe B) ini memiliki Internal Rate of Return (IRR) sebesar 14.4%.
Mekanisme pengembalian investasinya berasal dari pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment) yang bersumber dari APBD Gorontalo dengan masa konsesi 18-20 tahun.
Proyek ini juga direncanakan mendapat penjaminan pemerintah (Government Guarantee) melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dengan skema KPBU.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Parulian Hutapea mengatakan dengan skema KPBU, RSUD yang didesain dan dibangun oleh investor swasta yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan best practice, serta modal itu diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik.
"Market sounding merupakan forum komunikasi antara pemerintah dengan calon investor untuk mendapatkan memberikan masukan terhadap penyempurnaan model kerja sama yang ditawarkan oleh pemerintah," ujarnya dalam sambutannya saat membuka kegiatan market sounding di Ruang Nusantara, BKPM, Rabu (18/7/2018).
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyampaikan proyek pembangunan merupakan bagian dari upaya memajukan sektor kesehatan di provinsi itu dan telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gorontalo 2017-2022.
"Proyek ini merupakan salah satu prioritas Pemprov Gorontalo. Kami mengucapkan terima kasih kepada BKPM atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan melalui acara ini sebagai penjajakan minat pasar proyek KPBU," tuturnya.
Kehadiran RSUD itu diharapkan dapat membuat Pemprov Gorontalo melayani 100% pengguna fasilitas BPJS Kesehatan, baik masyarakat Gorontalo maupun di luar itu, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu. RSUD ini pun dproyeksi menjadi pusat rujukan bagi wilayah Indonesia Timur.
Melalui mekanisme Availability Payment dengan masa konsesi 20 tahun, pemerintah daerah akan melakukan pembayaran kepada investor secara bertahap atas tersedianya layanan fasilitas rumah sakit selama konsesi.
Acara ini turut dihadiri investor di bidang penyedia alat kesehatan, kontraktor, perbankan dan lembaga keuangan, konsultan, serta asosiasi terkait. Di antaranya General Electric, Samsung C&T Corporation, PT Mega Global Pratama, Deloitte, Philips Indonesia Commercial, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Business France, PT Takenaka Civil Engineering & Construction, PT IDS Medical System Indonesia, PT Sojitz Indonesia, PwC, PT Gobel Dharma Nusantara, PT Indokoei International, Astra Infra, PT Wijaya Karya Bangun Gedung, PT Nindya Karya, PT Istaka Karya.
Kemudian, Rajafsa Healthcare, TMI Associates, PT Dharma Medipro, VAMED Healthcare Group, Vriens & Partners, PT Paramount Bed Indonesia, Nickl & Partner, PT Istaka Karya, PT Jaya Obayashi, Nippon Koei, Co.Ltd, JGC Corporation, PT Berca Niaga Medika, PT Nindya Karya Medika, dan beberapa kedutaan besar negara sahabat dari Inggris, Denmark, Spanyol, Belanda, Austria, serta Belgia.
