Bisnis.com, JAKARTA - Pengoperasian pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dinilai dapat menghemat devisa dan anggaran negara, karena biaya produksi listrik PLN yang selama ini berasal dari sumber energi fosil bisa lebih ditekan.
Dengan demikian, proyek listrik berbasis energi terbarukan tidak bisa ditunda lagi mengingat pertumbuhan penduduk dan ekonomi membuat permintaan pasokan listrik akan terus meningkat. Oleh karena itu, energi listrik berbasis energi terbarukan di seluruh Indonesia perlu dioptimalkan secara lestari.
Pengamat energi Marwan Batubara mengatakan bahwa pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber pasokan listrik akan menghemat devisa dan anggaran negara.
Selama ini, lanjutnya, biaya produksi listrik PLN mahal karena sebagian besar pembangkitnya menggunakan diesel sehingga dibutuhkan impor BBM jenis Solar yang banyak dan berkonsekuensi menekan kurs rupiah terhadap dolar AS.
Marwan menegaskan, Indonesia harus mewujudkan kemandirian energi dengan mengoptimalkan energi baru dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.
"Pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan sangat lestari dan sampai sekarang belum ada dampak negatifnya terhadap lingkungan, terutama hutan," ujar Marwan, dalam keterangan resminya, Selasa (14/8/2018).
Dia mengatakan, pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan tidak akan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Demikian juga pembangunan energi terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
Lokasi pembangunan proyek ini berada di luar kawasan hutan dan dinilai berjalan sesuai dengan rekomendasi Pemerintah Indonesia dan standar internasional.
“Sesuai dengan SK No. 579/Kemenhut, itu lokasi APL [area penggunaan lain]. Jadi sejak awal memang bukan kawasan hutan,” tegas Fitri Nur, staf Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut, dalam keterangan tersebu.
Secara garis besar, jelasnya, rekomendasi yang mereka keluarkan cukup banyak, termasuk reboisasi penanaman pohon di daerah yang sempat berubah jadi perkebunan warga di dalam lokasi izin bekerja yang diperoleh PLTA Batang Toru.
Sejauh ini, Fitri melihat pelaksana proyek PLTA Batang Toru berkomitmen menjalankan rekomendasikan tersebut. “Kami lihat beberapa sudah dikerjakan. Pastinya step by step, karena rekomendasi yang kami keluarkan memang sangat banyak,” ujarnya.
Menurut data PEH Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut, rekomendasi-rekomendasi yang bisa menjamin kelestarian lingkungan, termasuk memelihara jalur lintasan satwa liar di dalam hutan juga telah diberikan.
Pembangunan fasilitas ini membuat proyek tersebut akan berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan.
PLTA Batang Toru merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa. Proyek ini menggunakan energi baru terbarukan yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi dan Wapres Kalla dalam upaya untuk mengantisipasi perubahan iklim.
Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai PLTA Batang Toru merupakan contoh proyek yang memanfaatkan kekayaan alam secara lestari dengan mengembangkan energi terbarukan. Dia mendorong pemerintah untuk terus berkreasi mengelola kekayaan alam dengan baik agar bisa memberi manfaat kepada masyarakat.
