Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat properti mengatakan masyarakat harus melihat pembangunan megaproyek Meikarta garapan PT Mahkota Sentosa Utama, anak perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk, dari berbagai aspek.
Pengamat properti sekaligus Director Research of Consultancy Savills Anton Sitorus mengatakan masyarakat sebaiknya tidak melihat pengembangan megaproyek Meikarta hanya pada permasalahan negatif saja tetapi juga harus melihat sisi positif pengembangan proyek tersebut, seperti menjadi solusi dari kebutuhan pemerintah menghadapi minimnya pasokan hunian untuk masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah.
"Ini untuk membantu program pemerintah, terutama Kebutuhan hunian di kota besar seperti Jakarta dan wilayah Jabodetabek pada umumnya," ujar Anton, Rabu (31/10/2018).
Anton mengatakan pengembangan megaproyek Meikarta oleh Lippo Group sebagai jawaban permintaan masyarakat atas hunian terjangkau dalam pengembangan superblok. Selama ini, lanjutnya, pasar hunian superblok lebih banyak yang hanya menyasar kelas menengah ke atas.
"Kita tahu Lippo punya mitra di proyek tersebut dengan China, tetapi coba lihat di luar negeri yang dibangun mereka [China] mana ada yang menyasar mass market? Kebanyakan kelas atas seperti contoh Forest City di Johor Baru, Malaysia, artinya mereka menyasar mass market yang harganya terjangkau," paparnya.
Dengan kata lain, lanjutnya, pemerintah juga diuntungkan karena Meikarta membantu penyediaan hunian di segmen yang seharusnya ditangani pemerintah.
Baca Juga
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kebutuhan rumah bisa mencapai angka 800.000 unit per tahun. Hal itu menjadi salah satu peluang bagi pebisnis properti, sekaligus membantu upaya pemerintah untuk menyelesaikan Program Satu Juta Rumah.
Meikarta dibangun sebagai kota metropolitan mandiri dengan harga unit terkecil mencapai sekitar Rp120 juta saat pertama kali diluncurkan pada Mei 2017.
Meski demikian, belum lama ini KPK menangkap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus suap perizinan mega proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Kasus tersebut juga menyeret Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi.
Seperti diketahui, pada Selasa (30/10/2018) CEO Lippo Group James Riady mendatangi kantor KPK untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dari kasus dugaan suap perizinan Meikarta tersebut.
