Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka izin impor jagung untuk industri makanan dan minuman sebesar 440.000 ton untuk semester I/2018.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, penerbitan izin impor tersebut dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Dia menyebutkan, izin impor itu diterbitkan kepada enam perusahaan.
“Betul, izinnya sudah kami terbitkan mulai bulan ini dan sudah ada perusahaan yang mengeksekusinya,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (17/1/2019).
Dia melanjutkan, izin impor dapat diterbitkan lagi dengan jumlah yang sama pada semester II/2018, dengan catatan, serapan jagung impor pada semester I/2019 maksimal. Untuk itu, dia menjanjikan akan terus mengawasi dan mengevaluasi serapan komoditas itu sepanjang Januari-Juni 2019.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, izin impor tersebut masih berpeluang ditambah kembali oleh pemerintah. Pasalnya, pemerintah telah menjanjikan akan menyesuaikan kebijakannya dengan kondisi dan kebutuhan industri.
“Pemeirntah sudah janjikan untuk cukupi kebutuhan industri jika alokasi yang disediakan saat ini tidak cukup. Kami melihat jumlah izin impor jagung tersebut belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan industri mamin yang kami perkirakan akan tumbuh 8%-9% pada tahun ini,” jelas Adhi.
Sementara itu, Ketua Dewan Jagung Nasional Tony J Kristianto mengatakan, pemerintah harus mewaspadai rembesan jagung impor untuk mamin menuju ke pasar pakan ternak. Pasalnya, saat ini jagung untuk pakan ternak mengalami kelangkaan dan harganya sedang berada di level tertingginya sepanjang sejarah.
“Meskipun spesifikasinya berbeda, tetapi jagung untuk mamin bisa digunakan untuk pakan ternak. Apalagi harga jagung untuk makanan manusia harganya saat ini berkisar Rp3.000/kg sementara jagung untuk pakan mencapai Rp6.200/kg,” jelasnya.
Untuk itu dia meminta pemerintah memastikan alokasi impor jagung untuk mamin benar-benar diserap oleh industri pengolahan mamin. Pasalnya, apabila terjadi kebocoran maka akan membuat industri meminta alokasi impor jagung untuk mamin dalam jumlah yang lebih besar atau meningkat dari semester I/2019.
Berdasarkan data dari Inatrade, salah satu perusahaan yang telah mengeksekusi impor jagung untuk mamin pada tahun ini dilakukan oleh PT Indofood Fritolay Makmur. Izin importasi tersebut diajukan pada 11 Januari 2019.
Adapun, pada tahun ini, pemerintah juga telah menerbitkan izin impor jagung untuk pakan ternak sebesar 30.000 ton melalui Perum Bulog (Persero). Izin impor jagung tersebut merupakan tambahan dari impor yang juga dilakukan oleh Bulog pada Desember 2018 sebesar 100.000 ton.
Singgih Januratmoko, Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) mengatakan, dia mendapatkan laporan bahwa impor jagung untuk pakan ternak yang telah masuk ke Indonesia mencapai 70.000 ton. Namun, jumlah tersebut masih belum efektif untuk menekan harga dan kelangkaan jagung di berbagai daerah sentra peternakan.
“Laporan dari anggota kami, stok jagung impor di gudang Bulog sudah habis semua. Hal itu terjadi karena Bulog tidak lagi mewajibkan surat keterangan kebutuhan jagung dari peternak ketika melakukan transaksi, sehingga jagung yang keluar cepat sekali dari gudang Bulog,” jelasnya.
Adapun, menurutnya, Bulog pada awalnya mewajibkan pembeli jagung untuk ternak menyertakan surat keterangan dari dinas peternakan setempat. Namun, dalam sepekan terakhir, kebijakan itu tidak lagi berlaku lantara dinilia oleh Bulog memperlambat proses penyaluran ke peternak.
Dia menilai, kebijakan Bulog itu dimanfaatkan oleh para penimbun jagung untuk pakan ternak. Pasalnya, saat ini harga komoditas tersebut mencapai Rp6.200/kg dan menjadi yang tertinggi sepanjang masa.
Singgih melanjutkan apabila kondisi ini bertahan hingga Februari, maka dia khawatir harga telur dan daging ayam akan menjulang. Sebab, panen raya jagung diperkirakan baru mulai terjadi pada Maret 2019.
“Titik kritisnya ada pada Februari, jika kondisi saat ini masih bertahan, maka bukan tidak mungkin gejolak harga telur dan daging ayam akan terjadi. Afkir dini pun akan menjadi pilihan, karena tekanan ke peternak sudah terjadi sejak Oktober 2018,” jelasnya.
