Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas pagu indikatif Rancangan APBN 2020 yang diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Dalam konferensi pers seusai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan RAPBN 2020 akan menampung visi misi presiden terpilih dan untuk janji kampanye Jokowi. Seperti diketahui, Jokowi menyampaikan sejumlah rencana program ketika berkampanye sebagai Calon Presiden di Pemilihan Presiden 2019. Pada akhirnya, Jokowi terpilih lagi sebagai presiden untuk kedua kalinya pada periode 2019-2024.
Sri menyatakan pemerintah menyiapkan sejumlah pos anggaran terkait dengan janji Jokowi seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja dan Kartu Sembako. Untuk program KIP Kuliah, Sri menyatakan pemerintah akan menambah jumlah beasiswa untuk 400.000 orang dengan nilai anggaran Rp7,6 triliun dalam kurun waktu 4 tahun mendatang. Pada saat ini, jumlah beasiswa itu untuk 380.000 orang.
Dengan penambahan itu, beasiswa KIP Kuliah akan diberikan untuk 780.000 orang. "Untuk 2020 start-nya (anggaran mulai) Rp4,8 triliun. Nanti pasti tahun-tahun ke depan jumlahnya akan naik karena jumlah enrollment-nya (pendaftaran) juga akan meningkat," kata Sri.
Untuk program Kartu Sembako, Sri menyatakan program tersebut merupakan desain ulang dan penguatan dari program beras sejahtera atau rastra. Jumlah rumah tangga penerima dan jumlah manfaat yang akan diberikan per keluarga akan ditingkatkan oleh pemerintah pada 2020. Sri memperkirakan jumlah anggarannya mencapai Rp25,7 triliun untuk 15,6 juta keluarga penerima manfaat.
Untuk program Kartu Pra-Kerja, Sri menyatakan program itu masih dibahas antar kementerian di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut Sri, perkiraan anggaran untuk Kartu Pra-Kerja mencapai Rp10,3 triliun yang akan digunakan untuk satu juta pelatihan digital dan satu juta pelatihan reguler.
Baca Juga
Dalam konferensi pers itu, Sri menyatakan pihaknya belum bisa menyampaikan data mengenai asumsi makro RAPBN 2020. Kendati demikian, asumsi makro itu akan berada dalam rentang angka yang sudah dibahas oleh pemerintah dan DPR.
"Kita akan mendesain untuk nota keuangan nanti adalah pertumbuhan pajaknya diupayakan cukup tinggi namun realistis dimana untuk PPh dan PPn akan didesain berdasarkan pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir ini. Dan tentu kita juga masih akan proses untuk membahas UU Perpajakan yang nanti pengaruhnya terhadap tarif dan penerimaan negara, mungkin baru dirasakan pada 2020 atau awal 2021," kata Sri.
Seperti diketahui, Presiden akan membacakan Nota Keuangan Rancangan APBN 2020 pada 16 Agustus 2019 di DPR. Sri menyatakan pemerintah juga mendesain APBN untuk mendukung program pembangunan yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
