Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disarankan dapat mengalihkan alokasi subsidi sektor pertanian dari yang mulanya berbasis input menjadi subsidi output demi menekan risiko anjloknya harga produk pertanian pada masa panen yang bisa merugikan petani.
Usulan ini mengemuka di tengah kekhawatiran bahwa bantuan input berupa distribusi pupuk tidak sepenuhnya dinikmati oleh petani.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan sistem subsidi pupuk yang saat ini diterapkan kerap disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Hal ini terlihat dari munculnya kasus-kasus sulitnya akses pupuk subsidi bagi petani di lapangan.
"Mungkin subsidi bisa dialihkan lebih ke output-nya, bukan di input. Jadi, dasar penyalurannya melihat berapa produksi yang dihasilkan," kata Hermanto di Jakarta, Senin (21/10/2019).
Hal senada pun diungkapkan pengamat pertanian Khudori. Ia mengemukakan salah satu kendala yang saat ini dihadapi oleh petani adalah jaminan harga penjualan produk pertanian yang kerap jatuh kala masa panen. Dengan menerapkan subsidi output, Khudori menyebutkan petani setidaknya bisa menikmati harga penjualan sesuai harga patokan.
"Pemerintah bisa mengalihkan anggaran subsidi input pertanian menjadi anggaran untuk membeli produksi pertanian ketika harganya sedang anjlok di bawah harga acuan. Ketika harga di atas acuan, biarkanlah dinikmati petani agar ia kuat secara ekonomi," kata Khudori.
Pupuk subsidi selama ini diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero). Adapun untuk masa penanaman yang bakal dimulai pada November ini, PT Pupuk Indonesia melalui anak usahanya telah menyiapkan stok pupuk sebanyak 1,26 juta ton yang terdiri dari 532.106 ton Urea, 375.510 ton NPK, 123.096 ton ZA, 123.012 ton SP-36 dan 114.979 ton organik.
