Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyetujui perpanjangan masa berlaku insentif perpajakan kepada industri yang dibangun di Indonesia bagian timur.
Keputusan ini diambil guna mengatasi ketidakseimbangan jumlah pengiriman logistik antara Indonesia bagian barat dan timur.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa industri di bagian timur Indonesia akan mendapatkan tax allowance dan tax holiday dengan masa berlaku lebih panjang dibandingkan daerah lain.
"Sehingga dengan demikian akan mengurangi pengiriman barang dari Indonesia barat [ke Timur]," katanya di Kantor Presiden usai rapat terbatas tentang Akselerasi Program Tol Laut, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Sementara itu, Jokowi mengatakan bahwa program tol laut seharusnya menurunkan biaya logistik. Namun, dia mendapat laporan bahwa biaya logistik sulit turun akibat ketidakseimbangan muatan dari barat ke timur dibandingkan dengan sebaliknya. "Ini memang betul. Begitu dari timur kembali ke barat itu muatannya jauh berkurang," katanya.
Presiden mencatat biaya logistik dari Jakarta ke sejumlah daerah seperti Padang, Medan, Banjarmasin, dan Makassar jauh lebih mahal dibandingkan dengan pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Bangkok, Hong Kong, dan Shanghai.
"Ini harus dibenahi sehingga tujuan awal tol laut untuk tekan disparitas harga bisa tercapai," katanya.
Jokowi dalam rapat itu juga mengkritisi kontribusi transportasi laut terhadap PDB. Per September 2019, kontribusinya cenderung menciut, sedangkan darat dan udara mengalami peningkatan. Pada September 2019 transportasi darat berkontribusi 2,47 persen terhadap PDB. Angka ini naik dibandingkan posisi 2014, yakni 2,14 persen.
Pada periode yang sama trabsportasi udara mengalami peningkatan dari 1,03 persen menjadi 1,62 persen terhadap PDB. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan transportadi laut yang justru turun dari 0,34 persen menjadi 0,32 persen.
Jokowi mengungkapkan faktor itu juga menunjukan rendahnya kontribusi tol laut terhadap ekonomi daerah. Mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta pemerintah daerah dan BUMD terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan tol laut. Dengan demikian program ini memiliki dampak positif terhadap ekonomi lokal.
Terkait hal tersebut, Luhut mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki target. Dia tidak menyebut angkanya, tetapi hingga akhir tahun kontribusi transportsdi laut terhadap PDB masih akan kurang dari 1 persen.
Adapun tol laut adalah satu program andalan Jokowi pada periode pertama memimpin Indonesia. Hingga memasuki Januari 2020, sebanyak 26 trayek tol laut telah beroperasi dengan anggaran Rp439 miliar. Jumlah tersebut naik dibandingkan dengan 2018. Kala itu tol laut memiliki sekitar 15 rute, lalu naik menjadi 19 trayek pada 2019.
