.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan anggaran program Tol Laut sebesar Rp1,12 triliun pada 2025.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Hartanto mengatakan proyek tol laut akan tetap dipertahankan di pemerintahan selanjutnya. Pasalnya, sudah diajukan anggaran tol laut sebesar Rp1,12 triliun pada 2025.
“Tol laut ini akan kami mohonkan untuk tetap dipertahankan. Nah indikasi dari semua itu, kita sudah mengajukan anggaran untuk 2025. Sehingga kemungkinan tol laut ini masih jalan,” kata Hartanto dalam coffee morning Ditlala dan Forwahub, Selasa (8/10/2024).
Hartanto mengatakan proyek tol laut ke depan setidaknya akan mencatatkan capaian yang sama seperti 2024. Meski demikian, pihaknya mengaku masih terdapat beberapa kekurangan tol laut seperti muatan balik yang hanya 30%.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyebutkan muatan tol laut dalam 10 tahun terakhir naik signifikan.
Dalam 10 tahun muatan tol laut naik signifikan. Pada 2015 dari 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 851,7 ton dengan 24.556 TEU’s pada 2024. Selain muatan pelabuhan singgah, Tol Laut juga mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024.
Baca Juga
Kapal dan trayek pun mengalami kenaikan yakni 3 kapal pada 2015 menjadi 37 kapal di 2024, serta 3 trayek di 2015 menjadi 39 trayek pada 2024.
"Saya instruksikan hal ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan ke depannya,” ujar Budi Karya.
Budi Karya juga menyebutkan tol laut masih memiliki beberapa tantangan seperti keterbatasan fiskal, armada kapal, serta infrastruktur pelabuhan sehingga evaluasi dan pengawasan harus terus dilakukan.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan salah satu target utama program tol laut adalah untuk mengatasi ketimpangan harga atau disparitas harga di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengklaim efek positif penurunan disparitas harga terasa lebih signifikan di wilayah Timur Indonesia, yang selama ini menghadapi tantangan logistik lebih besar dibandingkan dengan wilayah lainnya.
“Perkembangan Tol Laut berdasarkan koefisien variasi sebagai indikator disparitas harga antarwilayah dan antarwaktu menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2015, koefisien variasinya tercatat 14,2 persen, sedangkan pada 2024 turun menjadi 10,25 persen,” kata Moga dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024).
Dia menjelaskan pemerintah melalui Kemendag mengintegrasikan program Tol Laut dengan program Sinergi Gerai Maritim (SIGM) yang mencakup pembangunan depo di beberapa daerah serta pelaksanaan kegiatan temu bisnis yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai wilayah.
Dengan adanya SIGM, distribusi barang dari produsen ke konsumen diharapkan dapat berjalan lebih efisien. Menurutnya, integrasi program Tol Laut dengan SIGM itu berdampak positif pada perekonomian masyarakat setempat, serta memberikan akses yang lebih adil terhadap bahan pokok dan barang penting lainnya. Selain itu, efisiensi Tol Laut telah membantu menstabilkan harga di berbagai daerah dengan mempercepat arus distribusi barang.
“Kalau kita flashback, Tol Laut ini dasarnya Peraturan Presiden, lalu kita turunkan menjadi aturan di Kementerian Perdagangan. Ada 11 bahan pokok, 7 bahan penting, dan 32 barang lainnya yang masuk dalam pengaturan distribusi Tol Laut,” jelasnya.
