Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyempatkan diri untuk bertemu secara bilateral dengan Gubernur Bank Sentral China PBoC (The People’s Bank of China) Yi Gang di sela-sela IMF-World Bank Spring Meeting 2023, Jumat (14/4/2023).
Pada pertemuan tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan tiga poin yang menjadi bahan diskusi mereka. Pertama, terkait kondisi perekonomian global yang masih dibayangi perlambatan di 2023. Menurut keduanya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dan diantisipasi bersama-sama.
“Meski ekonomi global telah pulih secara bertahap, namun masih dibayangi perlambatan di tahun 2023,” kata bendahara negara mengutip akun Instagramnya @smindrawati, Sabtu (15/4/2023).
Kedua, mengenai Kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023. Yi Gang pada kesempatan itu memberikan masukan dan dukungannya terhadap ASEAN dan ASEAN+3 di bidang keuangan, termasuk memperkuat Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) dan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO).
Sebagai informasi, CMIM merupakan fasilitas bantuan keuangan regional yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek, serta melengkapi fasilitas pendanaan internasional lain yang sudah ada.
Sedangkan, AMRO adalah organisasi pengawasan ekonomi makro regional yang bertujuan untuk berkontribusi mengamankan stabilitas ekonomi makro dan keuangan di kawasan ASEAN serta Jepang, China, dan Korea.
Baca Juga
Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengapresiasi dukungan China untuk Indonesia dalam Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) - sebuah organisasi internasional yang fokus kepada upaya global pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal - pada Februari lalu dan kesediaan China menjadi contact group guna membantu proses keanggotaan Indonesia di FATF.
“Saya juga sangat mengapresiasi dukungan China untuk Indonesia dalam plenary FATF Februari lalu dan kesediaannya menjadi contact group untuk membantu proses keanggotaan Indonesia di FATF,” ujarnya.
