Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeklaim realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ESDM menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar.
Bahlil mengungkapkan realisasi PNBP sektor ESDM mencapai Rp138,8 triliun pada semester I/2025. Realisasi itu telah mencapai 54,5% dari target APBN 2025 mencapai Rp254,5 triliun.
Menurutnya, PNBP sektor ESDM berkontribusi 10%-12% dari total pendapatan negara. Tak hanya itu, jika ditambah dari pajak, kontribusi sektor ESDM pada pendapatan negara bisa mencapai 15%.
Baca Juga
"Itu PNBP tok, kalau kita bicara pajak yang bergerak di bidang migas itu lebih dari ini, sekitar 15,5% dari total pendapatan negara. Jadi ESDM ini salah satu kunci dari bagaimana bisa negara mendapatkan pendapatan sekaligus menjalankan amanah pasal 33," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).
Lebih terperinci, realisasi PNBP sektor minerba mencapai Rp74,2 triliun atau 59% dari target APBN 2025 untuk sektor ini senilai Rp124,7 triliun. Sektor minerba merupakan kontributor PNBP terbesar periode ini.
Setelah minerba, sektor dengan sumbangsih PNBP terbesar kedua yaitu migas sebesar Rp57,3 triliun dari target tahun ini mencapai Rp121 triliun.
Kemudian, PNBP dari sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mencapai Rp1,09 triliun dari target senilai Rp2,19 triliun.
Bahlil lantas berseloroh sekaligus menyinggung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Sri Mulyani. Dia mengatakan, meski menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar, Kementerian ESDM tak pernah meminta tambahan anggaran.
Kendati, dia berseloroh saat instansinya membutuhkan anggaran atau insentif, dia berharap Kemenkeu bisa memberikan.
"Sekalipun begini, kami tetap tidak meminta tambah anggaran. Kalau tidak dikasih, kita tidak minta. Tapi kalau nggak dikasih-kasih juga berarti udah nggak tahu diri itu namanya. Kira-kira itu," kata Bahlil dengan nada guyon.
Asal tahu saja, pagu anggaran Kementerian ESDM pada 2025 adalah sebesar Rp3,91 triliun. Namun, anggaran tahun ini tersebut dipangkas sebesar 42,41% atau sekitar Rp1,65 triliun.
Adapun untuk pagu anggaran 2026, saat ini masih dalam usulan untuk dimasukkan dalam APBN tahun depan. Namun, Komisi XII DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kementerian ESDM 2026 itu sebesar Rp8,11 triliun. Angka ini naik signifikan dibanding pagu anggaran 2025.
Rincian dari rancangan pagu anggaran 2026 itu terdiri dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) mendapat porsi paling banyak, yakni Rp3,1 triliun. Lalu, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar Rp880 miliar.
Kemudian, Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp731 miliar. Selanjutnya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM senilai Rp729 miliar. Berikutnya, Badan Geologi Rp695 miliar.
Lalu, Ditjen Minerba sebesar Rp679 miliar. Selanjutnya, Setjen Kementerian ESDM mendapat alokasi sebesar Rp565 miliar. Lalu, BPH Migas senilai Rp323 miliar.
Sementara itu, Inspektur Jenderal sebesar Rp138 miliar, Badan Pengelola Migas Aceh (BPAM) Rp102 miliar, Dewan Energi Nasional (DEN) Rp77 miliar, dan Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Rp70 miliar.
