Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi belanja pemerintah daerah tercatat baru 10,2 persen dari pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dari kinerja itu, mayoritas realisasinya pun masih berupa belanja daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa hingga Maret 2023, belanja APBD telah mencapai Rp116,04 triliun. Jumlah itu setara dengan 10,2 persen dari pagu belanja APBD senilai Rp1.141,5 triliun.
Dari segi nilai, realisasi belanja daerah sepanjang tahun berjalan tercatat tumbuh 5,9 persen (year-on-year/YoY), karena pada Maret 2022 realisasinya Rp109,6 triliun. Namun, pada 2022 juga realisasinya sama-sama 10,2 persen terhadap pagu.
"Artinya pemda baru belanja 10,2 persen dari total APBD. Ini lebih rendah dari belanja pemerintah pusat yang sudah mencapai sekitar 16 persen," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Rabu (19/4/2023).
Dia menjabarkan bahwa mayoritas belanja APBD masih berupa belanja pegawai, yakni Rp57,4 triliun atau tumbuh 4,9 persen (YoY). Pada Maret 2023, belanja pegawai mencakup 49,4 persen atau hampir separuh dari belanja APBD.
Setelah itu, terdapat belanja barang dan jasa yang pada Maret 2023 mencapai Rp30,49 triliun atau tumbuh 3,2 persen (YoY). Jumlahnya mencakup 26,2 persen terhadap realisasi belanja APBD sejauh ini.
Baca Juga
Sri Mulyani menyebut bahwa pemda harus meningkatkan realisasi belanja agar APBD dapat memberikan pengaruh yang optimal terhadap masyarakat dan perekonomian.
"Ini tentu kami berharap pemda memacu belanjanya, karena tadi kalau dengan belanja mereka yang makin banyak dan seharusnya terutama untuk bidang ekonomi, tentu akan bisa membantu masyarakat dan perekonomian kita untuk makin pulih," kata Sri Mulyani.
