Bisnis.com, JAKARTA –– Chief economist di PT. Permodalan BMT Ventura sekaligus simpatisan calon Presiden Anies Baswedan, Awalil Rizky memproyeksikan pembayaran utang pemerintah pada 2023 akan mencapai lebih dari Rp1.041 triliun. Nilai ini termasuk pokok utang dan bunga.
“Diprakirakan dari data APBN, akan meningkat menjadi sekitar Rp1.041,4 triliun pada 2023. Cenderung bertambah tiap tahun, dan makin pesat pada 2015-2023,” cuitnya @AwalilRizky, Rabu (21/6/2023).
Pembayaran pokok utang sebesar Rp519,85 Triliun, bunga utang sebesar Rp386,34 T, total keduanya mencapai Rp906,19 T pada tahun 2022. Diprakirakan dari data APBN, akan meningkat menjadi sekitar
— Awalil Rizky (@AwalilRizky) June 21, 2023
Rp1.041,4 T pada 2023. Cenderung bertambah tiap tahun, dan makin pesat pada 2015-2023. pic.twitter.com/HI0MDmFsII
Dirinya memproyeksikan, pemerintah perlu merogoh kocek senilai Rp575 triliun untuk pembayaran pokok utang. Sementara pembayaran bunga utang akan mencapai Rp441,4 triliun pada 2023. Total menjadi Rp1.041,4 triliun.
Perkiaan ini lebih tinggi dari pembayaran pokok dan bunga utang pada 2022. Awalil menyampaikan bahwa pembayaran pokok utang sebesar Rp519,85 triliun ditambah bunga utang sebesar Rp386,34 T, sehingga total keduanya mencapai Rp906,19 triliun.
Dalam data yang Awalil paparkan, jumlah utang mulai melesat sejak pemerintahan pertama Joko Widodo (Jokowi). Sementara sebelumnya pada 2014 ke bawah, jumlah utang, termasuk pokok dan bunga, tak lebih dari Rp400 triliun.
Meski demikian, dalam data yang sama, Wakil Ketua Tim Pakar Ekonomi Anies dalam Pilkada Jakarta lalu itu tidak menampilkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang terus tumbuh sehingga rasio utang ini relatif di bawah ketentuan yang ditetapkan dalam undang–undang.
Baca Juga
Adapun, per April 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah pada sebesar Rp7.849,89 triliun, turun Rp29,18 triliun dari posisi utang Maret 2023, senilai Rp7.879,07 triliun.
Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa surat berharga negara (SBN) yang mencapai 89,26 persen yang mencakup Rp7.007,03 triliun. Sisanya terdiri dari pinjaman dalam dan luar negeri.
Berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Juni 2023, Jepang tercatat sebagai negara pemberi utang terbesar kepada pemerintah dengan nilai US$8,45 miliar, disusul Jerman sebesar US$3,9 miliar, dan Prancis US$2,38 miliar.
Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan bahwa dalam pengelolaan utang, pemerintah sangat berhati-hati terutama agar kesinambungan fiskal tetap terjaga.
“Dalam pembayaran pokok dan bunga utang, Pemerintah sangat berhati-hati dan terukur agar kemampuan bayar dan kesinambungan fiskal tetap terjaga,” katanya melalui akun Twitter @prastow, dikutip Senin (5/6/2023).
