Bisnis.com, JAKARTA - Rata-rata nilai tukar nelayan hingga Desember 2023 dilaporkan mencapai 105,4, sedangkan nilai tukar pembudidaya ikan mencapai 104,92. Kendati berada di angka tersebut, nelayan dinilai masih berada pada level miskin.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (10/1/2024).
“Angka 104 atau 105 itu tetap miskin, itu ada rumusannya, rumusannya kalau kita isi angka-angkanya itu ujungnya sama dengan miskin,” kata Trenggono, Rabu (10/1/2024).
Menurutnya, nelayan dapat dikatakan sejahtera jika rata-rata nilai tukar nelayan dan nilai tukar pembudidaya ikan sekitar 200 hingga 300.
“Bagaimana Pak nilai tukarnya itu sebagai representasi kesejahteraan, berapa angkanya? 200 atau 300 itu mereka baru sejahtera,” ujarnya.
Untuk mencapai angka tersebut, Trenggono menyebut perlu adanya intervensi pemerintah, salah satunya dengan memabngun kampung nelayan maju (Kalaju).
Baca Juga
Perlu diketahui, Kalaju merupakan salah satu program prioritas KKP guna menciptakan pemukiman nelayan yang bersih, sehat, dan nyaman.
Sayangnya, anggaran yang digelontorkan untuk program ini cukup terbatas. Trenggono mengungkapkan, besaran anggaran untuk membangun kampung nelayan hanya sekitar Rp300 juta - Rp600 juta.
“Buat bangun satu rumah saja nggak jadi deh, mungkin tipe 21, jadi gimana mau disebut kampung nelayan maju,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pemerintah beberapa waktu lalu menyulap kampung nelayan tradisional menjadi kampung nelayan modern (kalamo) di Kabupaten Biak, Numfor, Papua. Kalamo ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada November 2023.
Kalamo dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung produktivitas dan kompetensi masyarakat. Diantaranya, dermaga yang layak, pabrik es, cold storage, hingga balai pelatihan.
“Ini penting dilakukan untuk intervensi. Nilai intervensinya sekitar Rp22,1 miliar,” pungkasnya.
