Bisnis.com, JAKARTA— Hung-A Indonesia, pabrik ban yang berdiri sejak 1991 di Cikarang, Jawa Barat, akan menutup total operasinya mulai 1 Februari 2024. Penyebabnya beragam.
Hung-A Indonesia merupakan bagian dari Grup Hung-A yang berbasis di Korea Selatan. Dalam situs resminya, Hung-A Indonesia adalah basis utama bagi manajemen global Grup Hung-A.
Berita tentang Biang Penyebab Pabrik Ban di Cikarang Tutup menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Jumat (18/1/2024):
1. Biang Penyebab Pabrik Ban di Cikarang Tutup
Hung-A Indonesia, pabrik ban yang berdiri sejak 1991 di Cikarang, Jawa Barat, akan menutup total operasinya mulai 1 Februari 2024. Penyebabnya beragam.
Hung-A Indonesia merupakan bagian dari Grup Hung-A yang berbasis di Korea Selatan. Dalam situs resminya, Hung-A Indonesia adalah basis basis utama bagi manajemen global Grup Hung-A.
Pabrik berlogo burung walet merah ini mengekspor lebih dari 70% seluruh produksinya ke Eropa, dan telah memasokkan produknya ke Dunlop, perusahaan pencetus ban, sekaligus membangun kehadirannya di Indonesia.
Di pasar domestik, Hung-A Indonesia bermitra dengan beberapa perusahaan Indonesia untuk memastikan pangsa pasar dan membuktikan kualitas terbaik serta kepercayaan dari pasar.
Khususnya, ban kelas atas untuk MTB telah mempertahankan posisi pertama dalam penjualan dengan merek di Jerman, rumah bagi ban Continental, dan Hung-A Indonesia memperluas pasar ke seluruh Eropa berdasarkan posisi ini.
Belakangan, nama Hung-A Indonesia menjadi viral di jagad media sosial. Bukan kabar positif, tapi pengumuman penutupan pabrik, Selasa (16/1/2024).
"Per 1 Februari 2024 perusahaan PT Hung A melakukan penutupan operasional peruashan sesuai dgn surat keputusan direksi yang akan disebarkan. Semua yang ada disini termasuk saya juga akan terdampak PHK," kata pria dalam video tersebut.
2. Upaya Ekstra Bangun Pembangkit EBT yang Melempem
Rencana pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) yang akhirnya merevisi target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 dari 23% menjadi 17%—19% sudah sepatutnya menjadi perhatian bersama.
Masih minimnya pengembangan dan pemanfaatan EBT sebagai sumber tenaga pembangkit listrik di Indonesia, padahal potensinya sangat besar, harus segera dicarikan solusinya.
Terlebih, untuk bisa beralih menggunakan energi bersih dan ramah lingkungan tersebut memang tidaklah mudah, mengingat penggunaan energi fosil di Indonesia masih mendominasi. Hampir 90% sumber energi pembangkit listrik di Indonesia bahkan disebut-sebut adalah bahan bakar fosil.
Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat melimpah, mulai dari energi surya, bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, hingga laut yang totalnya mencapai 3.686 gigawatt (GW). Hanya saja, pertumbuhan penggunaan EBT dalam bauran energi nasional, berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih kurang dari 1%.
Dalam catatan Kementerian ESDM tersebut, persentase EBT hingga akhir 2023 hanya mencapai 13,1% atau tumbuh 0,8% dari 2022 yakni sebesar 12,3%. Capaian ini masih sangat jauh dari target bauran energi yang ditetapkan jika mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebesar 17,9%.
3. Pengusaha Menjerit, Pajak Hiburan Ditunda?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan, kebijakan kenaikan pajak hiburan 40%-75% ditunda penerapannya.
Luhut menyampaikan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sembari menunggu hasil judicial review yang diajukan sejumlah asosiasi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Adapun, Luhut Pandjaitan mengeklaim telah mengumpulkan instansi terkait termasuk Gubernur Bali untuk membahas ihwal penetapan pajak hiburan 40%-75%.
“Jadi kita mau tunda dulu saja pelaksanaannya itu satu karena itu, dari Komisi XI DPR RI kan itu sebenarnya, jadi bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu,” kata Luhut dalam unggahan Instagramnya, Rabu (17/1/2024).
4. Sederet Penyebab Harga Minyak Mentah Terus Melemah
Minyak mentah kembali bergejolak awal tahun ini, akibat meningkatnya krisis di Timur Tengah dan kekhawatiran permintaan yang melambat pada tahun ini. Risiko global meluas di pasar seiring dengan menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) yang menutupi kekhawatiran wilayah Timur Tengah.
Sempat meredup, harga minyak kembali menguat seiring dengan dua insiden yang terjadi di Timur Tengah yang meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Situasi tersebut dinilai dapat mengganggu pengiriman global dan produksi minyak mentah.
Berdasarkan data Bloomberg, Kamis (18/1/2024), harga minyak West Texas Intermediate (WTI) kontrak Februari 2024 menguat 0,80% atau 0,58 poin ke level US$73.14 per barel pada pukul 14.21 WIB. Sementara itu, harga minyak Brent kontrak Maret 2024 menguat 0,54% atau 0,42 poin ke posisi US$78,30 per barel pada pukul 14.22 WIB.
Di samping itu, bank sentral AS atau The Fed akan mulai menurunkan suku bunga, lebih lambat dari perkiraan. Para pedagang juga memperkirakan dampak pengurangan dari OPEC+. Di Yaman, Negeri Paman Sam telah menyerang lebih dari selusin lebih dari selusin peluncur rudal Houthi sebagai respon terbarunya terhadap serangan berulang oleh Houthi terhadap kapal pengiriman. Pakistan juga melancarkan serangan balasan ke Iran.
5. Potensi Refinancing Jumbo Surat Utang Korporasi
Pasar surat utang akan diramaikan oleh aksi refinancing sejumlah korporasi pada awal tahun ini, mengingat sejumlah besar surat utang korporasi bakal jatuh tempo pada kuartal pertama tahun ini.
Berdasarkan data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), terdapat total 62 seri surat utang korporasi yang jatuh tempo pada kuartal I/2023 dengan nilai hampir Rp30 triliun. Secara bulanan, nilai jatuh tempo tertinggi tercatat pada Maret, yakni Rp14,7 triliun dari 21 seri.
Sementara itu, instrumen jatuh tempo pada bulan ini sangat terbatas, yakni Rp3,11 triliun dari 14 seri. Adapun, hingga akhir tahun ini, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo memperkirakan total nilai jatuh tempo surat utang korporasi akan mencapai Rp150,5 triliun.
Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto, mengatakan bahwa kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing) akan meningkat seiring dengan banyaknya obligasi jatuh tempo.
