Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Perum Bulog untuk mengakuisisi perusahaan di Kamboja untuk memberikan kepastian stok cadangan beras di Tanah Air.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin (10/6/2024).
“Itu proses bisnis yang akan dilakukan oleh Bulog sehingga memberikan kepastian stok cadangan beras negara kita dalam posisi stok yang aman. Daripada beli, ya lebih bagus investasi,” katanya kepada wartawan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Binsar Pandjaitan membocorkan rencana akuisisi sejumlah rencana dari perusahaan BUMN ke pasar internasional. Mulai dari PT Pertamina (Persero) ke Brasil dan Perum Bulog ke Kamboja.
Luhut menilai bahwa Kepala Negara mendorong agar pembangunan ke depan wajib mewaspadai tren global yang terjadi saat ini, khususnya dalam memenuhi kebutuhan ketahanan pangan dan energi.
“Bulog akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja. Presiden tadi sudah memerintahkan saya untuk kami tindak lanjut dan sudah memang ditindaklanjutin, sekarang tinggal kami melakukan due diligence,” tandas Luhut.
Baca Juga
Sementara itu, hingga saat ini, Indonesia masih melakukan impor beras dari sejumlah negara.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menyebut, hingga saat ini realisasi impor beras telah mencapai sekitar 1,3 juta ton dari total kuota impor tahun ini sebanyak 3,6 juta ton.
"Ya saat ini kita terus jalan [impor]," ujar Bayu saat memantau penyaluran bantuan beras di Kantor Kelurahan Pela Mampang, Jumat (3/5/2024).
Kendati impor terus berlangsung saat ini, Bayu memastikan beras dari luar negeri tidak mengganggu harga petani saat panen raya. Musababnya, kedatangan impor beras, kata Bayu, akan difokuskan pada wilayah non-sentra produksi yang masih berisiko terhadap pasokan dan harga beras.
"Untuk beberapa daerah yang memang sentra produksi kita lihat apakah ada gejala harga terpengaruh akibat impor, maka kita bisa hentikan [impor] sewaktu-waktu," tuturnya.
Berlanjutnya pengadaan beras impor dan penyerapan hasil panen raya, kata Bayu, diperlukan untuk memastikan stok beras Bulog memadai di atas 1 juta ton sepanjang tahun. Pasalnya, Bayu memperkirakan bahwa panen pada musim selanjutnya atau paceklik berisiko tidak semulus yang diharapkan.
Dengan stok beras yang memadai, menurut Bayu, memungkinkan pemerintah lebih leluasa menjalankan sederet program stabilisasi pasokan dan harga beras, termasuk bantuan pangan. Adapun stok beras Bulog saat ini tercatat sebanyak 1,6 juta ton.
"Misalnya pemerintah ingin melanjutkan program bantuan pangan, Bulog harus punya stok," jelasnya.
