Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa program hilirisasi mineral masih akan berjalan pada periode pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
Bahlil mengatakan, saat ini hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berjalan dengan baik pada komoditas nikel. Nantinya, hilirisasi bakal menyasar pada komoditas mineral lainnya.
Menurutnya, pengembangan hilirisasi mineral dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju level di atas 5%.
“Sekarang kita hilirisasi di komoditas lain, di bauksit, di tembaga, di timah. Nah, trigger untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, di 6% atau 7%. Salah satu trigger-nya itulah hilirisasi,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (20/9/2024).
Dalam mengembangkan hilirisasi, Bahlil menuturkan, pemerintah terbuka terhadap investor asing untuk berkolaborasi dengan industri dalam negeri. Pemerintah juga akan melakukan pengaturan agar nantinya komoditas mineral mentah untuk hilirisasi tetap dikelola oleh perusahaan dalam negeri.
"Sekarang kita lagi menjaga agar investasi yang masuk, katakanlah industri-industrinya itulah dari asing, tetapi bahan bakunya harus dalam negeri. Harus perusahaan dalam negeri. Supaya kita blending. Supaya tumbuh bersama-sama,"
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa hilirisasi industri nikel dan sumber daya alam lainnya merupakan kunci dalam meningkatkan ekonomi nasional.
Penegasan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 yang digelar di Hotel Alila, Surakarta, Kamis (19/9/2024).
"Menurut saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur BI, hilirisasi menjadi kunci," ujarnya dalam forum itu.
Dalam sambutannya, Presiden Ke-7 RI itu menjelaskan bagaimana kebijakan hilirisasi nikel telah membawa lonjakan besar bagi penerimaan negara. Pada 2015, ekspor nikel Indonesia hanya bernilai Rp45 triliun, tetapi setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, nilai tersebut melonjak menjadi Rp520 triliun pada 2023.
Bahkan, dia menegaskan bahwa keuntungan tersebut tak hanya diraih oleh Negara atau perusahaan yang bersangkutab melainkan masyarakat lantaran pemerintah memungut ragam pajak, mulai dari pajak perusahaan, pajak karyawan, bea ekspor, pajak ekspor, bea keluar hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
