Bisnis.com, JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (Celios) mengusulkan penerapan pajak kekayaan di Indonesia karena bisa membiayai berbagai program seperti makan siang gratis hingga beasiswa kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam studi terbarunya berjudul Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin, Celios mengumpulkan data dari 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Hasilnya, ditemukan ketimpangan yang sangat besar antara ‘si kaya’ dengan ‘si miskin’.
Salah satunya, Celios mengungkapkan harta 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 50 juta warga lainnya. Oleh sebab itu, Celios mengusulkan penerapan pajak kekayaan agar ketimpangan tersebut tidak makin parah.
Studi Celios menunjukkan, penerapan pajak kekayaan sangat membantu pembiayaan program pembangunan. Misalnya, potensi pajak kekayaan 50 orang terkaya saja mencapai Rp81,6 triliun per tahunnya.
Dana tersebut diyakini bisa membiayai program-program pengentasan kemiskinan seperti memberi makan siang gratis kepada 15 juta masyarakat sepanjang tahun—dengan asumsi satu paket makan Rp15.000.
Lalu, pajak kekayaan 50 orang paling tajir itu bisa membangun 339 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah; membiayai lebih dari 558 juta paket bantuan beras untuk keluarga miskin—dengan asumsi 10 liter beras per paket.
Baca Juga
Selanjutnya, pajak kekayaan 50 triliuner teratas juga bisa membangun lebih dari 4 juta rumah susun bagi masyarakat miskin; bisa mendistribusikan 1,5 hektar tanah kepada 8,7 juta usaha pertanian kecil.
Kemudian, pajak kekayaan hanya 2% atas kekayaan 50 orang terkaya bisa membiayai kuliah 18,5 juta mahasiswa per tahunnya; bangun 877 pusat pelayanan kesehatan jiwa dan psikologis; dan masih banyak lagi.
Director of Fiscal Justice Celios Media Wahyudi Askar pun tidak menampik bahwa perekonomian Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kendati demikian, sejalan dengan itu ketimpangan ekonomi juga semakin dalam.
"Pengukuran yang terlalu berfokus pada angka-angka makroekonomi sering kali melupakan makna hakiki dari pembangunan, yaitu memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat," jelas Media dalam laporan Celios, dikutip pada Kamis (26/9/2024).
Penerapan Pajak Kekayaan
Menurut laporan Dana Moneter Internasional (Internatonal Monetary Fund/IMF) berjudul How to Tax Wealth (2024), setidaknya tiga pendekatan lazim dalam penerapan pajak kekayaan yaitu berdasarkan nilai harta (pajak progresif), transfer kekayaan melalui warisan, dan tarif aset-aset seperti saham.
IMF menyebutkan bahwa pajak kekayaan sudah lazim diterapkan di banyak negara terutama Eropa dan Amerika Latin meski perhitungan dasarnya berbeda-beda, sebut saja di Norwegia, Belanda, Spanyol, Argentina, Bolivia, hingga Venezuela.
Notabenenya, Indonesia sudah lama punya jenis pajak kekayaan yang pendekatannya bukan berdasarkan nilai harta murni namun aset seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, kedua jenis pajak tersebut untuk semua masyarakat, bukan khusus untuk orang super kaya.
Jenis pajak khusus yang dikenakan untuk mereka yang super kaya adalah PPh orang pribadi dengan tarif progresif 35% bagi penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
