Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pengerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengakui sejumlah kepala daerah mengakali angka inflasi wilayahnya.
Suharso tidak menampik bahwa akal-akalan para pemimpin daerah tersebut demi mendapatkan insentif dari Bendahara Negara yang diberikan rutin setiap tiga bulan.
“Ada [datanya], ya lumayan lah [jumlahnya],” jawab Suharso di Kantor Bappenas saat ditanya wartawan perihal jumlah daerah yang manipulasi data inflasi, Senin (30/9/2024).
Untuk diketahui, setiap tiga bulan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar— Rp10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti berhasil mengendalikan inflasi.
Untuk itu, Suharso meyampaikan cara apapun akan daerah lakukan demi mengejar kebutuhan fiskalnya dari insentif tersebut.
Meski demikian, Suharso menegaskan bahwa angka inflasi yang setiap bulannya Badan Pusat Statistik (BPS) keluarkan merupakan angka yang sebenarnya dan tidak diutak-atik.
Baca Juga
Dirinya mendorong Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan hukuman bagi para kepala daerah yang bermain angka inflasi.
“Ini harus disentil daerah yang seenaknya saja, yang ngawur seperti itu. Tapi angka BPS yang kami miliki nggak bisa disulap sedemikian rupa. Kalau memang benar-benar tidak memenuhi, tidak dikasih insentif. Kalau dia bohong, dia dapat hukuman,” tegas Suharso.
Sebelumnya, Tito menyebutkan para kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.
Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan, kepala daerah akan membuat pasar murah dadakan sebelum BPS melakukan survei di pasar tersebut. Dengan begitu, harga-harga komoditas bisa murah meski tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya.
"Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing, 'Tolong dong bikin angkanya bagus kami!' Begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 seperti yang disiarkan kanal YouTube BPS Statistics, Kamis (26/9/2024).
Selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.
