Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sepakat untuk menyalurkan 9,55 juta ton pupuk subsidi ke petani pada tahun depan, alih-alih memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk pembelian pupuk.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai menggelar rapat bersama kementerian/lembaga yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (21/11/2024).
“Satu lagi kita sudah putuskan pupuk volume bukan uang, kita sudah putuskan volume 9,55 juta ton,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Dalam memenuhi kebutuhan pupuk petani, pemerintah memilih untuk tetap menyalurkan pupuk subsidi. Pasalnya, pemerintah setidaknya telah memastikan jumlah pupuk yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.
Sementara, jika pemerintah memberikan bantuan uang tunai kepada petani untuk pembelian pupuk, nilainya dapat berubah-ubah karena harga pupuk berfluktuasi.
“Jadi sudah diputuskan, pupuk volume. Volume bukan uang, karena kalau uang bisa naik, bisa turun,” ujarnya.
Baca Juga
Selain menetapkan alokasi pupuk subsidi, pemerintah juga sepakat untuk mempermudah penyaluran pupuk subsidi ke petani. Zulhas menuturkan, pemerintah telah memangkas sejumlah regulasi yang dapat menghambat distribusi pupuk subsidi ke petani.
Nantinya, penyaluran pupuk hanya membutuhkan Surat Keputusan dari Menteri Pertanian. Selanjutnya, Menteri Pertanian akan menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk disalurkan ke gabungan kelompok tani (Gapoktan). Adapun, aturan baru soal penyaluran pupuk subsidi sudah dalam tahap harmonisasi.
“Tinggal harmonisasi kata demi kata, kalimat demi kalimat yang akan dikoneksi oleh Sesmenko mengenai penyaluran pupuk ke petani,” ungkapnya.
Dalam catatan Bisnis, pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sempat berencana untuk merombak penyaluran subsidi pupuk menjadi bantuan langsung ke petani melalui transfer tunai mulai 2026.
Adanya segudang persoalan penyaluran pupuk subsidi dengan mekanisme tidak langsung selama ini telah mendorong pemerintah mengkaji skema baru penyaluran subsidi pupuk langsung kepada petani agar lebih tepat sasaran.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Vivi Yulaswati menyebut, basis distribusi subsidi akan berubah, dari sebelumnya kepada kelompok tani menjadi kepada masing-masing individu petani.
“Ini arahan Presiden, kemudian juga dilakukan tentunya melalui transfer direct cash,” ujar Vivi dalam bincang publik, Rabu (17/7/2024).
