Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memproyeksikan potensi ekonomi dari pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) alias turis lokal mampu mencapai Rp117,3 triliun selama momen libur Natal 2024 dan tahun baru 2025 (Nataru).
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengatakan estimasi jumlah wisnus pada Desember 2024 diperkirakan mencapai 78,2 juta perjalanan.
“Selama momen libur Nataru, potensi ekonomi dari pergerakan wisnus diperkirakan mencapai Rp117,3 triliun. Dengan estimasi jumlah wisnus pada Desember 2024 sebesar 78,2 juta perjalanan,” ungkap Ni Luh dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (24/11/2024).
Di sisi lain, Ni Luh menuturkan potensi ekonomi dari pergerakan wisatawan mancanegara (wisman) diproyeksikan bisa mencapai Rp22,55 miliar–Rp29,2 miliar, dengan perkiraan 1,02 juta-1,32 juta pada Desember 2024.
Merujuk hasil survei Kementerian Perhubungan, Ni Luh menjelaskan bahwa potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada momentum Natal 2024 dan tahun baru 2025 masih terpusat di Pulau Jawa.
Perinciannya, Jawa Tengah sebanyak 17,1%, D.I. Yogyakarta sebesar 15,77%, Jawa Barat 11,78%, Jabodetabek 10,34%, dan Jawa Timur sebesar 8,85%.
Baca Juga
Disusul, Sumatera Utara sebesar 5,7%, Bali sebesar 5,55%, Sumatera Barat sebanyak 3,26%, Lampung 3,08%, dan Sulawesi Selatan 2,66%.
Adapun, atraksi wisata yang paling dominan dikunjungi oleh wisatawan terdiri dari pantai, danau, laut sebesar 58,6%. Lalu, pusat kuliner sebesar 54,8%, pegunungan atau perbukitan sebesar 50%. Menyusul kebun binatang dan taman rekreasi 33,9%, dan desa wisata sebanyak 28,4%.
Maka dari itu, Ni Luh menjelaskan setidaknya ada lima strategi untuk memaksimalkan wisnus dan wisman menjelang libur Natal 2024 dan tahun baru 2025 (Nataru).
Strategi ini mencakup penyusunan dan sosialisasi Surat Edaran Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat perayaan Natal 2024 dan tahun baru 2025 dengan kolaborasi stakeholder terkait dan pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Nantinya, surat edaran ini bakal disebarkan ke Kepala Daerah, terutama Dinas Pariwisata di 38 provinsi. Serta, asosiasi usaha pariwisata dan pengelola wisata.
“Kami akan menggelar rapat koordinasi di awal Desember 2024 setelah surat edaran ini disebarluaskan untuk memastikan kesiapan dari seluruh stakeholder terkait,” terangnya.
Namun, Ni Luh menjelaskan bahwa momentum libur Nataru memiliki tantangan mulai dari kemacetan, perubahan cuaca, kenaikan harga barang dan jasa, kebersihan, adanya pungutan liar (pungli), dan bencana alam erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT.
Dia pun berharap semua pihak memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memastikan libur Nataru bisa berjalan dengan lancar.
“Kami harapkan momen ini dapat menjadi penggerak signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat citra pariwisata Indonesia dalam mewujudkan pengalaman berwisata di Indonesia yang nyaman, aman, dan tanpa hambatan,” pungkasnya.
