Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto menilai sengkarut permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi yang saat ini masih terjadi bisa menghambat upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Hal itu disampaikan Titiek di hadapan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja pada Rabu (4/12/2024).
Seperti diketahui, pemerintah mempercepat swasembada pangan menjadi 2027, yang semulanya ditargetkan dapat tercapai pada 2028-2029.
“Permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi dapat menghambat upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan,” kata Titiek dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Dalam rapat tersebut, Titiek mengaku bahwa Komisi IV mendapatkan keluhan dari petani terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan.
Untuk itu, menurut Titiek, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Pertanian (Kementan), antara lain permasalahan data, koordinasi antar instansi baik di pusat maupun daerah, permasalahan regulasi, hingga pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Maka dari itu, Titiek menyampaikan bahwa Komisi IV menilai perlu adanya pembahasan mengenai mekanisme atau skema penyalruan pupuk bersubsidi dari Kementan. Selain itu, pihaknya juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai sejauh mana persiapan dan kesiapan masing-masing instansi terkait dalam hal skema penyaluran pupuk bersubsidi.
Baca Juga
“Untuk itu, Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan klasik berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi,” pintanya.
Pada kesempatan itu, Titiek juga meminta pemerintah melalui Kementan untuk menjamin produksi pangan khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Guna menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” pungkasnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) sempat menyampaikan pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk subsidi untuk mempermudah petani mendapatkan manfaat.
Zulhas menyatakan regulasi tersebut akan mempermudah distribusi pupuk ke petani. Adapun, aturan tersebut akan terbit pada Januari 2025 melalui Peraturan Presiden (Perpres).
“Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari Perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani ngajukan dulu, persetujuan Camat, persetujuan Bupati, persetujuan Gubernur, persetujuan Menteri Perdagangan, persetujuan Menteri Pertanian, persetujuan Menteri Keuangan, rumit,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (17/11/2024).
Eks Menteri Perdagangan 2022-2024 itu menjelaskan Perpres tersebut akan mengatur distribusi pupuk dari produsen langsung ke gabungan kelompok petani (Gapoktan). Sementara itu, kuota pupuk bakal diatur oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
“[Regulasi] pupuk kita pangkas. SK [Surat Keputusan] Kementan berapa yang diperlukan, langsung [dari] Pupuk Indonesia, langsung gapoktan, insyaallah,” terangnya.
Dengan begitu, lanjut dia, jika ada keterlambatan distribusi pupuk ke petani maka jalur pendistribusian hanya antara Gapoktan atau produsen, sehingga regulasi pupuk menjadi lebih sederhana.
Belum Terima Pupuk
Pada kesempatan terpisah, ramai-ramai kepala desa dari berbagai wilayah mengaku belum menerima kuota tambahan pupuk dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Padahal, Amran mengeklaim bahwa pemerintah melalui Kementan telah menambah kuota pupuk sebesar 100% sejak Januari silam.
“Kami kirim pupuk itu sejak Januari ya, keputusan Januari, sekarang sudah bulan sebelas tapi ini tidak, sampai tambahan 100%,” ujar Amran.
Pada kesempatan itu, dia meminta perwakilan kepala desa menyampaikan keluhan yang terjadi selama ini di lapangan, mulai dari Solo, Sumatera Selatan, Banyuwangi, Cilacap, hingga Aceh.
“Kita buka-bukaan makanya ke depan, ini harus satu komando, tetapi komandonya tujuh. Kami kirim pupuk itu sejak Januari, keputusan Januari, sekarang sudah bulan sebelas,” tuturnya.
Adapun, Kepala Desa di daerah Cilacap, misalnya, mengaku belum menerima informasi adanya tambahan kuota 100% pupuk. “Pak Bupati Cilacap, cek langsung manajernya di sana, di mana masalahnya,” pinta Amran.
Senada, Kepala Desa dari Kabupaten Purbalingga juga merasakan hal yang sama. Dia mengaku adanya permasalahan sistem pendistribusian pupuk lewat koperasi unit desa (KUD).
“Sampai hari ini mau tanam jagung nggak jadi karena pupuk belum ada tersedia. Jadi kuota masih kurang, pak,” ujar Kepala Desa dari Kabupaten Purbalingga ke Mentan.
Mendengar keluhan itu, Mentan Amran pun meminta kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk memberikan perintah dalam satu komando terkait pupuk.
“Ini Jawa [yang belum menerima pupuk tambahan], bagaimana Papua? Bagaimana Aceh? Pak, bagaimana Sumatra? Kenapa ini gini? Coba tanya langsung manajernya kenapa?” tuturnya.
