Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Titiek Soroti Alih Fungsi Lahan hingga Degradasi Pengaruhi Swasembada Pangan

Komisi IV menilai Kementan perlu mengantisipasi alih fungsi lahan dan degradasi lahan guna menjaga swasembada pangan
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto bergegas meninggalkan kediaman Kertanegara di Jakarta, Minggu (20/10/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto bergegas meninggalkan kediaman Kertanegara di Jakarta, Minggu (20/10/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto menyoroti sederet tantangan yang perlu diwaspadai Kementerian Pertanian (Kementan) yang bisa berpengaruh dalam mencapai swasembada pangan.

Titiek mengatakan bahwa tantangan yang harus diwaspadai di antaranya perubahan iklim, alih fungsi lahan, degradasi lahan, hingga ketimpangan akses terhadap sarana dan prasarana pertanian.

“Hal ini tentu saja akan berpengaruh kepada pembangunan sektor pertanian, utamanya dalam mencapai target swasembada pangan,” kata Titiek dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Padahal, Titiek menuturkan sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan di Indonesia.

Sebab, lanjut dia, sektor pertanian bukan hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, penyedia bahan baku penting bagi kebutuhan industri, hingga penerimaan devisa negara.

“Untuk itu diperlukan kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak pada rakyat, serta didukung oleh pengalokasian serta pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, dalam raker itu, Titiek juga meminta agar Kementerian Pertanian membahas lebih mendalam mengenai rencana kerja program dan kegiatan tahun 2025 sebagai tindak lanjut rapat kerja sebelumnya.

Dalam hal rencana program kerja, Komisi IV meminta agar kebijakan yang disusun Kementan diarahkan dan diperkuat secara berkualitas dan lebih efisien.

Dia menjelaskan, kebijakan tersebut dapat ditempuh efisiensi belanja non prioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bantuan pemerintah melalui peningkatan akurasi data, dan perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi antar program yang relevan.

“Kebijakan yang disusun harus fokus kepada program-program prioritas yang sifatnya mendorong pertumbuhan ekonomi petani, peternak, perkebunan rakyat, serta fokus kepada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian,” tandasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper