Bisnis.com, JAKARTA — Status Indonesia yang resmi bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS dapat membantu upaya mendorong kepentingan negara-negara berkembang di forum multilateral.
Hal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu, sebagai respons atas resminya Indonesia bergabung ke BRICS.
"Saya rasa dari segi melakukan pengimbangan dari forum kita menjadi anggota, BRICS menjadi salah satu pengimbang. Bahwa ada kelompok negara sedang berkembang, tapi kita menjadi anggota di kelompok yang ada negara maju dan berkembang," ujar Mari pada Selasa (7/1/2024).
Menurutnya, sisi positif Indonesia bergabung ke BRICS di antaranya adalah membuat RI dapat menjadi jembatan antara kepentingan negara-negara berkembang di forum-forum multilateral.
"Kita bisa menjadi jembatan antara kepentingan negara sedang berkembang, dan isu-isu yang berkembang di multilateral yang kita anggap ini harus diperjuangkan negara sedang-berkembang," ujarnya.
Mari yang juga Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyebut bahwa sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan Indonesia akan bergabung dengan BRICS. Setelah melewati serangkaian proses, keanggotaan Indonesia pun resmi mulai 1 Januari 2025.
Baca Juga
Menurutnya, Indonesia harus mempelajari apa yang sebenarnya negara-negara anggota BRICS inginkan, termasuk aspek manfaat dan risiko dari langkah-langkah yang akan ditempuh.
Misalnya, terdapat keinginan sejumlah negara untuk menggunakan mata uang selain dolar AS dalam transaksi. Lalu, ada pula New Development Bank, menurut Mari Indonesia perlu mempelajarinya dengan cermat.
"Apakah ini akan berkembang menjadi bank yang bisa memberi pendanaan dari segi pembangunan? Ini yang harus kita pelajari dari segi manfaatnya," ujarnya.
Mari juga mengingatkan agar pemerintah menentukan siapa garda terdepan atau pemimpin dalam hal keanggotaan Indonesia BRICS, apakah itu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), atau gabungan antara Kemenlu, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Begitu kita menjadi anggota suatu organisasi sudah pasti harus ada siapa yang bertanggung jawab, di struktur pemerintahan harus ada yang bertanggung jawab. Dari segi anggaran kalau BRICS inibelum ada keharusan memberi iuran misalnya, tetapi suatu hari mungkin bisa saja," ujarnya.
