Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai target penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog sangat tergantung dari kebutuhan pasar. Termasuk juga preferensi konsumen di setiap wilayah.
Diketahui, alokasi beras SPHP untuk pagu Januari dan Februari 2025 masing-masing sebanyak 150.000 ton per bulan, sehingga totalnya mencapai 300.000 ton beras SPHP untuk menjaga stabilitas harga di tingkat eceran.
“Menurut saya, target itu hanya target indikatif. Namanya operasi pasar, ya, tergantung pasar. Kalau pasar tidak menyerap banyak, amat mungkin kebutuhan pasar sebenarnya tidak banyak,” kata Khudori, Selasa (14/1/2025).
Khudori menilai agar penyaluran beras SPHP ini efektif maka harus langsung menyasar konsumen akhir. Maka dari itu, sambung dia, bermitra dengan pedagang di pasar tradisional yang melayani konsumen akhir adalah hal penting.
Adapun, kata dia, penyaluran beras SPHP akan berjalan baik jika sesuai dengan preferensi konsumen. Misalnya saja di Pulau Jawa, umumnya konsumen di wilayah ini menyukai beras yang pulen. “Penyebaran beras SPHP sebisa mungkin mempertimbangkan preferensi,” terangnya.
Untuk itu, ideal jangkauan pasar penyaluran beras SPHP adalah di semua pasar, termasuk di pasar tradisional. Terlebih, beras SPHP adalah beras alternatif yang disediakan pemerintah melalui Bulog dengan harga yang relatif terjangkau dengan kualitas bagus.
Baca Juga
“Bagi mereka yang tidak ada masalah dengan daya beli, tersedia beras premium dengan aneka merek. Mereka bisa membeli dan mengakses di pasar umum,” tuturnya.
Jika menengok tahun sebelumnya, Khudori mengatakan bahwa penyaluran beras SPHP di rentang periode Januari—Februari cukuplah besar. Namun pada tahun ini, penyalurannya justru masih rendah.
Menurutnya, penyaluran beras SPHP yang rendah ini mungkin saja berkaitan dengan harga beras di berbagai daerah yang saat ini rendah. Namun, dia memprediksi harga beras akan mulai merangkak saat harga pembelian pemerintah (HPP) gabah berlaku.
“Sepertinya harga beras akan naik ketika HPP gabah mulai berlaku. Boleh jadi saat itu penyerapan SPHP kian besar,” ujarnya.
Perlu diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk menyesuaikan HPP gabah untuk Perum Bulog dari semula Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram yang akan mulai berlaku pada 15 Januari 2025.
Sementara itu, Perum Bulog memastikan penyaluran beras SPHP untuk pagu Januari 2025 berjalan lancar, meski realisasinya baru menyentuh di angka 6,61%.
Merujuk data Perum Bulog per 13 Januari 2025 pukul 08.00 WIB, realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 9.917 ton atau 6,61% dari target 150.000 ton untuk pagu Januari 2025.
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida mengatakan penyaluran beras SPHP baru berjalan dalam beberapa hari dan dipastikan tidak mengalami kendala di tengah cuaca ekstrem.
“Aman [penyaluran beras SPHP], baru jalan. Ini kan baru berjalan beberapa hari ini. Nggak ada [kendala karena cuaca], lancar insyaallah, baru jalan kan,” kata Rini saat ditemui seusai Rapat Sosialisasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Tingkat Konsumen 2025 di Hotel Aston Simatupang, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Jika menengok data Perum Bulog, sampai dengan 13 Januari 2025, penyaluran beras SPHP tertinggi terjadi di wilayah DKI Jakarta dan Banten, yakni mencapai 1.552 ton atau sekitar 4,31%. Ini artinya, sisa pagu Januari di wilayah ini adalah 34.436 ton.
Di sisi lain, Aceh menjadi wilayah dengan realisasi penyaluran SPHP terendah dengan persentase hanya mencapai di angka 1,21% atau baru 38 ton.
Adapun, saluran untuk beras SPHP dilakukan melalui pengecer, Satgas, pemerintah daerah (Pemda) melalui program Gerakan Pasar Murah (GPM), dan Sinergi BUMN melalui outlet binaan.
