Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyarankan pemerintah menahan diri menambah anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika dipaksakan, risiko utang membengkak di depan mata.
Bahkan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini juga bisa memicu melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran. Terlebih, anggaran yang digelontorkan pemerintah adalah Rp71 triliun untuk 2025.
“Untuk makan bergizi gratis ini, solusinya bukan menambah anggaran. Karena anggaran Rp71 triliun sebenarnya sudah sangat besar,” kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).
Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, sebab masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting dari program ini. Misalnya, kata dia, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.
“MBG ini jangan sampai mengambil porsi yang terlalu besar, sehingga menjadi beban bagi defisit APBN,” ujarnya.
Baca Juga
Bahkan, Bhima menyebut jika anggaran MBG terus dipaksa maka akan berdampak pada penambahan utang negara.
“Implikasi MBG ini kalau dipaksakan terhadap beban dari defisit APBN, konsekuensinya akan menambah utang, dan 2025 beban bunga utang menjadi salah satu yang cukup mahal. Dan ini akan mendorong APBN untuk berutang, untuk menutup utang lagi. Jadi MBG akan jadi beban, bukan mendorong produktivitas di level masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.
Bhima menjelaskan bahwa semestinya pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.
Dalam studi Celios yang bertajuk ‘Dampak Makan Bergizi Gratis’ merekomendasikan agar pemerintah dapat memulai di beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi, Aceh, Kalimantan dan Nusa Tenggara.
Adapun, wilayah prioritas yang menerima program MBG adalah sebanyak 45.282 Sekolah Dasar (SD), yang terdiri dari 33.189 unit SD Negeri dan 6.225 unit SD Swasta. Total sebanyak 45.282 SD setara dengan 30,4% jumlah total SD di Indonesia yang mencapai 148.975 unit.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, kata Bhima, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin
“Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, Istana Kepresidenan menegaskan pemerintah tahun ini hanya mengganggarkan Rp71 triliun untuk MBG. Sementara itu Bada Gizi Nasional (BGN) meminta tambahan hingga Rp100 triliun untuk menjangkau lebih banyak peserta.
