Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan dana tambahan. Saat ini, penerima manfaat baru 0,8% dari target 82,9 juta pada 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa jika Presiden Prabowo Subianto meminta akan adanya percepatan, maka dipastikan juga ada tambahan anggaran.
Terlebih, Presiden Prabowo juga menginginkan agar semua penerima manfaat menerima program MBG hingga akhir 2025.
“Jika percepatan [program MBG] harus dilakukan, pasti akan ada dana tambahan tergantung kapan dilaksanakan,” kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).
Namun, Dadan menyampaikan bahwa Presiden dan Menteri Keuangan yang memiliki pemahaman mendalam terkait sumber pendanaan untuk MBG.
“Sumber dana [MBG], Pak Presiden [Prabowo Subianto] cq [dalam hal ini] Ibu Menkeu [Sri Mulyani] yang lebih paham,” ujarnya.
Baca Juga
Meski begitu, Dadan mengungkap bahwa hingga saat ini penerima manfaat MBG baru mencapai 0,8% dari target 82,9 juta orang.
Adapun, BGN menargetkan penerima manfaat akan naik menjadi 1,5% pada pertengahan Februari 2025.
Dihubungi terpisah, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto memandang pemerintah perlu merogoh anggaran jumbo untuk bisa menjangkau 82,9 juta penerima MBG.
“Jika penambahan anggaran tidak sepadan ya tidak realistis [semua peserta menerima manfaat MBG pada 2025],” kata Eko kepada Bisnis.
Dia juga menyebut tambahan anggaran senilai Rp100 triliun belum bisa menjangkau semua penerima manfaat MBG. Hal ini mengingat pada 17 Januari 2025, BGN sempat mengungkap bahwa MBG membutuhkan tambahan anggaran Rp100 triliun agar bisa mencakup 82,9 juta penerima.
Maka dari itu, menurut Eko, lama waktu pelaksanaan MBG sangat berkaitan erat dengan anggaran dana yang tersedia dan kesiapan dapur mitra pemerintah di program ini.
“Anggaran yang sudah jelas kan baru Rp71 triliun sehingga jangkauannya ya masih sebatas target dengan Rp71 triliun tersebut,” tuturnya.
Di samping itu, Eko menyebut semestinya penerima manfaat dari program MBG harus dilakukan secara selektif. Hal ini seiring dengan anggaran yang terbatas.
Menurut Eko, sekolah yang diprioritaskan seharusnya adalah sekolah yang didominasi siswa dari keluarga miskin, sekolah di daerah tertinggal, serta daerah masyarakat miskin di perkotaan.
“Siswa dari keluarga miskin memiliki probabilitas tinggi untuk kurang gizi, tidak sarapan, dan kurang akses fasilitas belajar sehingga perlu diutamakan,” tandasnya.
