Bisnis.com, JAKARTA - Turki masih terus berupaya untuk bergabung dengan kelompok negara BRICS sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomiannya. Hal ini dilakukan menyusul status Turki yang tak kunjung mendapatkan keanggotaan di Uni Eropa setelah beberapa dekade.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan ingin meningkatkan pilihan ekonomi Turki dan Uni Eropa adalah pilihan pertama negara tersebut.
“Jika kita tidak bisa menjadi bagian dari UE, maka alternatif lain selalu tersedia," kata Fidan kepada dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (22/2/2025).
Pernyataan Fidan menggarisbawahi upaya Turki untuk mencari aliansi ekonomi yang dapat menjadi alternatif bagi UE. Fidan menekankan bahwa Turki belum sepenuhnya meninggalkan harapan untuk bergabung dengan blok tersebut dan menegaskan kembali keluhan lama Ankara bahwa perbedaan budaya adalah alasan utama terhentinya bergabung dengan blok tersebut.
UE mengatakan keanggotaan Turki diblokir karena kekhawatiran terhadap hak asasi manusia dan standar demokrasi.
Turki telah mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dengan BRICS dan para pemimpinnya berpendapat bahwa keanggotaan tersebut akan memberikan akses yang lebih mudah bagi bisnis Turki ke pasar negara berkembang utama.
Namun, Turki mengatakan pada bulan November bahwa mereka hanya diberikan status negara mitra dan belum menjadi anggota penuh.
“Di dunia modern, tidak ada satu negara pun yang mampu mengatasi masalah ekonomi dan politik sendirian,” kata menteri tersebut pada KTT para menteri luar negeri G-20 di Johannesburg, Afrika Selatan.
| Baca Juga : Diancam Trump, Mata Uang BRICS Tak Jadi Rilis? |
|---|
Merujuk pada BRICS, dia mengatakan pihaknya tertarik, tetapi belum ditawari keanggotaan. Adapun, BRICS merujuk pada negara-negara pendiri aliansi tersebut, yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. BRICS telah menambahkan lima negara lagi, termasuk Iran dan Indonesia, sebagai negara anggota penuh pada tahun lalu.
Negara-negara lain berupaya untuk bergabung dengan blok tersebut, yang mengendalikan lembaga pemberi pinjaman multilateral dan telah memicu kemarahan Presiden AS Donald Trump karena berpotensi merusak peran global dolar.
Meskipun negara-negara BRICS bekerja sama pada tingkat tertentu, khususnya keuangan, mereka tidak memiliki kekompakan dengan UE, sebagian karena perbedaan kepentingan dan lintasan ekonomi.
Bagi Fidan, fokus yang lebih besar pada kerja sama internasional akan menguntungkan semua negara. “Jika kita bisa melembagakan multilateralisme, maka akan mudah bagi kita untuk mengatasi masalah geopolitik, perang dan perdamaian, serta masalah ekonomi,” ujarnya.
Sebaliknya, dia mengatakan membantu diri sendiri ada dalam keinginan setiap negara, sehingga mendorong persaingan yang sangat ketat.
Dorongan Turki untuk melakukan tindakan multilateral tercermin dalam pendekatannya terhadap Afrika, di mana Turki telah menjalin hubungan dengan negara-negara seperti Somalia dalam bidang kontraterorisme. “Turki menawarkan peluang bagi beberapa negara Afrika,” kata Fidan.
