Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Ungkap Ada 27 Juta Keluarga RI Tinggal di Rumah Tak Layak Huni

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut terdapat 27 juta keluarga di Indonesia yang masih tinggal di Rumah Tak Layak Huni.
Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Energi dan Lingkungan Hashim Sujono Djojohadikusumo dalam acara COP29. / istimewa
Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Energi dan Lingkungan Hashim Sujono Djojohadikusumo dalam acara COP29. / istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo menyebut hingga saat ini terdapat 27 juta keluarga di Indonesia yang masih tinggal di Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

Hashim menyebut dari total 27 juta keluarga itu saat ini tinggal di hunian sementara berupa gubuk dan rumah kumuh yang tersebar di beberapa daerah.

"Saya baru tahu itu berapa bulan lalu, RTLH atau rumah tidak layak huni. Ini adalah apa? Gubuk, rumah-rumah kumuh di desa dan di kota yang dihuni 27 juta keluarga," jelasnya dalam agenda CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2/2025).

Tidak hanya itu, Hashim juga menyebut saat ini masih terdapat 11 juta keluarga atau mencakup 50 juta jiwa yang masih menunggu rumah layak huni.

Atas dasar hal itu, Presiden Prabowo disebut berkomitmen untuk dapat menghadirkan rumah layak huni bagi 37 juta keluarga yang ada di Indonesia secara bertahap.

"Target kita, kita mau berikan. Kita mulai dengan yang 11 juta dulu 27 juta nanti akan menyusul. Dan di sini demand is there, tinggal suplai," tambahnya.

Meski demikian, Hashim menyadari bahwa untuk mewujudkan mimpi itu pemerintah perlu memiliki likuiditas jumbo. Salah satunya bakal digenjot lewat portofolio investasi asing atau foreign direct investment (FDI).

"Kita perlu modal. Modal dari mana? Kita mulai dulu Dari Qatar, dari Emirates. Tapi ternyata di Indonesia ini dana ada, tapi dana ini terpencar-pencar ada di BPJS, di SBN, di BI, dan ini, dan itu, dan ini, dan itu [akan kita alokasikan untuk perumahan]," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. 

Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai. 

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper