Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp438,1 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2025.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan penarikan Rp775,9 triliun utang sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp438,1 triliun tersebut setara 35,7% dari total target.
"Sebagaimana capaian realisasi tadi, target pembiayaan berjalan sesuai rencana dengan tetap menjaga biaya yang efisien serta resiko yang terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Dia merincikan bahwa realisasi tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman. Hingga akhir Februari 2025, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penerbitan SBN senilai Rp238,8 triliun dan pinjaman sebanyak Rp14,4 triliun.
Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang stagnan. Hingga akhir Februari 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp185 triliun atau setara 35,4% dari target APBN 2024.
Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengaku, langkah-langkah penarikan utang tersebut telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN 2025.
Baca Juga
"Pembiayaan APBN akan terus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan terukur dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta dinamika pasar keuangan," jelas Thomas yang juga keponakan Presiden Prabowo itu.
Sementara itu, secara keseluruhan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.909,13 triliun per 31 Januari 2025 atau setara 39,6% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Jumlah tersebut naik senilai Rp108,05 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Desember 2024. Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.817,23 triliun dari SBN dan pinjaman Rp1.091,9 triliun.
