Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah berkomitmen untuk untuk menjaga rasio utang pemerintah di bawah 40% terhadap PDB pada tahun ini.
Airlangga tidak menampik bahwa lembaga pemeringkatan Fitch Ratings memproyeksikan rasio utang akan mencapai 40,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Kendati demikian, dia meyakini proyeksi tersebut tidak akan terwujud.
"Pemerintah commited [berkomitmen] di bawah 40%," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Di samping itu, politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa Pasal 17 UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara mengatur pinjaman pemerintah dibatasi maksimal 60% terhadap PDB. Meski Fitch memproyeksikan rasio utang pemerintah 40,4% terhadap PDB, Airlangga menekankan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
"Itu kan masih dalam range [jangkauan]," jelasnya.
Sebelumnya, Fitch Ratings menilai rasio utang pemerintah sebesar 39,6% terhadap PDB per Januari 2025 berada dalam posisi yang rendah. Besaran utang ini membuat Fitch mempertahankan peringkat kredit Indonesia berada pada level BBB dengan outlook stabil.
Baca Juga
Mengacu laporan terbarunya, Fitch memprediksikan rasio utang pemerintah akan mengalami penurunan dalam 3 tahun mendatang.
“Fitch memperkirakan penurunan moderat pada utang pemerintah secara umum menjadi 39,1% dari PDB pada 2028 dari 40,4% pada 2025,” tulisnya, dikutip pada Selasa (11/3/2025).
Rasio utang pemerintah Indonesia tersebut lebih rendah dari rata-rata negara dengan kategori BBB yang sebesar 58%.
Lembaga pemeringkat dari Amerika Serikat (AS) tersebut memperkirakan meski rasio utang tetap terjaga rendah, akan ada sedikit peningkatan defisit anggaran di tahun-tahun mendatang untuk mengakomodasi tambahan belanja sosial pemerintah dan investasi infrastruktur.
“Hal ini mencerminkan asumsi dasar kami bahwa pemerintah, yang didukung oleh koalisi parlemen yang luas, akan terus mematuhi pagu defisit sebesar 3% dari PDB dalam jangka menengah,” dikutip dari laporan.
Fitch memproyeksikan defisit fiskal naik menjadi 2,5% dari PDB pada tahun 2025, naik dari 2,3% pada 2024.
Meski demikian, prospek fiskal masih sangat tidak pasti, terutama dalam jangka menengah. Pembatalan kenaikan tarif PPN sebesar 1% diprediksi akan mengakibatkan penurunan pendapatan yang diperkirakan Fitch sebesar 0,3% dari PDB.
Menggunakan PDB Januari 2025 yang berdasarkan data Kemenkeu senilai Rp22.499 triliun, artinya penurunan pendapatan diperkirakan mencapai sekitar Rp67,5 triliun.
Fitch turut menyoroti upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran, termasuk 1,3% dari PDB dalam pemotongan belanja yang dialokasikan untuk program makan gratis. Lembaga itu memprediksi pemerintah Indonesia akan menghadapi tantangan dalam menggunakan penghematan anggaran secara penuh, yang berpotensi menyebabkan kekurangan belanja.
