Bisnis.com, JAKARTA — Tren ekspansi Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia diprediksi berakhir setelah momentum Ramadan dan Lebaran terlewati. Kondisi manufaktur di luar kedua momen tersebut dinilai sedang kurang baik.
Pada Februari 2025, PMI Manufaktur Indonesia menguat ke 53,6 atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 51,9. Capaian tersebut menjadi rekor tertinggi dalam 9 bulan terakhir, bahkan sempat terkontraksi beruntun di bawah level 50.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, mengatakan pasca-Lebaran, PMI manufaktur akan cenderung melandai ke arah kontraksi. Ekspansi tinggi di momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan, hingga Lebaran kali ini dinilai hanya faktor musiman.
Misalnya, PMI Manufaktur tahun lalu pada periode awal Ramadan, yakni Maret 2024, level produktivitasnya mencapai 54,2, sedangkan pada April 2024 turun ke 52,9. Namun, angka penurunan masih dalam radar ekspansi.
"Saya melihat memang kecenderungan pasca-Lebaran lebih ke kontraksi daripada ekspansi, karena ekspansi di Ramadan dan Lebaran ini memang faktor musiman yang terjadi, karena peningkatan demand yang disebut seasonal," kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).
Pasalnya, kata Faisal, fundamental kondisi manufaktur di luar momen tersebut dinilai sedang tidak baik. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor seperti pelemahan daya beli sektor kalangan menengah yang menjadi pasar utama dari produk manufaktur domestik.
Baca Juga
Terlebih, industri juga akan segera dihadapkan pada tekanan global karena kebijakan tarif baru dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang juga memengaruhi akses pasar ekspor untuk produk-produk lokal.
"Lalu juga ditambah dengan faktor peningkatan biaya produksi. Ini yang menyebabkan kenapa industri padat karya juga akhirnya kolaps, kemudian menutup, bangkrut, dan memengaruhi karyawannya," terangnya.
Di sisi lain, dia juga menyebut kebijakan pemerintah yang memangkas belanja kementerian/lembaga (k/l) atau efisiensi makin memicu pelemahan permintaan pasar yang selama ini digenjot oleh belanja pemerintah.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Faisal menilai arah kebijakan pemerintah harus diubah dan harus lebih serius menangani akar permasalahan, khususnya dari sisi meningkatkan permintaan domestik.
"Bagaimana mengangkat atau mengembalikan, memulihkan kondisi daya beli dari kelas menengah dengan berbagai macam insentif yang berhubungan dengan peningkatan income dan penciptaan lapangan pekerjaan, serta dorongan langsung juga dari belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana pemerintah," terangnya.
Menurut Faisal, langkah efisiensi anggaran pemerintah ke depan harus dievaluasi kembali untuk memungkinkan belanja-belanja yang selama ini tertahan agar dimaksimalkan. Alhasil, hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli yang memengaruhi industri manufaktur.
"Kebijakan untuk manufaktur sendiri harus dilihat, sektor-sektor yang paling sensitif harus diberikan insentif yang lebih oleh pemerintah, karena yang sensitif ini, yang sekarang rentan ini juga banyak yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan," pungkasnya.
.jpg?w=300&h=221)
