Bisnis.com, JAKARTA — Bimo Wijayanto tengah menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa dirinya akan dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan.
Jika hal itu benar-benar terlaksana, maka Bimo menggantikan posisi Dirjen Pajak yang sebelumnya dijabat oleh Suryo Utomo.
Proses pelantikan ini disebut-sebut akan berlangsung bersamaan dengan pengangkatan Letnan Jenderal Djaka Budhi Utama, Sekretaris Utama BIN, sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Lantas, siapa sebenarnya Bimo Wijayanto?
Profil Bimo Wijayanto
Untuk diketahui, lulusan akuntansi di Universitas Gadjah Mada (UGM) ini meraih gelar tersebut pada 2000 dan mengambil program MBA di University of Queensland, Australia, dan lulus 2005.
Bimo juga mengenyam pendidikan lanjutannya mencakup program postdoctoral melalui Hadi Soesastro Prize dari Australia Awards yang dijalankan di dua lembaga: Natsem dan DCID, Duke University. Dia juga meraih gelar doktor (Ph.D.) dalam bidang ekonomi dari University of Canberra, Australia.
Baca Juga
Dalam perjalanan kariernya, Bimo sempat menjadi dosen paruh waktu di Pendidikan Profesi Akuntan (PPA) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM pada 2007–2009.
Dua juga pernah bertugas sebagai staf di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu dari Januari 2003 hingga Januari 2010. Selain itu, dia menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden pada periode 2015–2016, dan sempat menduduki jabatan sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).
Dirjen Pajak Pilihan Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Bimo Wijayanto yang digadang-gadang akan menjadi calon pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut pantauan, dengan mengenakan batik berwarna krem dia terlihat mendatangi Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (20/5/2025) dan tiba sekitar pukul 12.32 WIB.
Santer, kabar yang beredar Bimo berpeluang besar mengisi posisi Direktur Jenderal Pajak untuk menggantikan Suryo Utomo.
Saat dimintai konfirmasi oleh wartawan mengenai pemanggilannya ke Istana, Bimo hanya mengamini ada pemanggilan dari Kepala negara.
“Ya ditunggu saja. Ini dipanggil [Presiden],” ujarnya singkat kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.
Begitu pula saat ditanya terkait kemungkinan dirinya menjabat Dirjen Pajak di Kemenkeu, Bimo tak memberi kepastian.
“Tunggu saja. Tunggu saja,” tuturnya.
Laporan Harta Kekayaan Bimo Wijayanto
Bimo tercatat telah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak tiga kali melalui sistem e-LHKPN. Pertama kali dia menyampaikan LHKPN saat menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di KSP pada 2019, dengan total kekayaan sebesar Rp 5,97 miliar.
Laporan kedua disampaikan pada 2020, ketika ia menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, dengan nilai harta sebesar Rp 6,17 miliar. Terakhir, pada 15 Maret 2022, ia kembali melaporkan hartanya ke KPK—masih dalam jabatan yang sama—dengan total kekayaan mencapai Rp 6,67 miliar.
Aset properti yang ia miliki berupa lima bidang tanah dan/atau bangunan yang tersebar di wilayah Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul, dengan luas antara 92 hingga 1.827 meter persegi. Semua aset tersebut diklaim sebagai hasil usaha sendiri.
Rincian kekayaannya Bimo Wijayanto
- Tanah dan bangunan: Rp 5,8 miliar
- Kendaraan: Rp 370 juta (satu unit Toyota Fortuner TRD 2017)
- Harta bergerak lainnya: Rp 200 juta
- Kas dan setara kas: Rp 300 juta
- Tidak memiliki surat berharga, harta lainnya, maupun utang.
