Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengklaim pengusaha yang terlibat dalam program perumahan subsidi menganut aliran 'Berbaginomics'.
Hal itu karena di antaranya sejumlah pengembang berkomitmen untuk membebaskan pembayaran uang muka atau down payment (DP) rumah subsidi bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Yang pertama dari para pengembang rumah subsidi itu sudah berkomitmen untuk anggota BPJS Ketenagakerjaan kira-kira 40 juta [peserta], itu sampai Desember uang mukanya dibayarin oleh pengembang. Itu luar biasa sekali, belum pernah terjadi di Indonesia seperti itu, uang mukanya dibayarin oleh pengembang," ujarnya saat ditemui di Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ara kemudian menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beberapa waktu lalu, di mana Kepala Negara menyebut adanya pengusaha yang serakah dan menganut aliran 'Serakahnomics'.
Menurutnya, kini muncul pengusaha-pengusaha khususnya di bidang perumahan yang menganut 'Berbaginomics'.
"Di bidang perumahan ini muncul pengusaha-pengusaha, pengembang-pengembang yang Berbaginomics. Buktinya apa? Mau membayarkan uang mukanya," ucapnya.
Baca Juga
Tidak hanya para pengembang itu, Ara turut memuji pihak swasta yang ikut menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pihak swasta yang dimaksud olehnya adalah PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) yang disebutnya pertama kali menyalurkan KPR skema FLPP swasta, yang subsidinya tidak berasal dari APBN.
"Nah sekarang ada skema yang sama dengan FLPP, ya waktunya, bunganya dan sebagainya, tetapi yang mensubsidi adalah swasta, dalam konteks ini BCA," kata mantan anggota DPR itu.
Menurut Ara, berbagai pihak mendukung program rumah subsidi itu agar bisa mendorong pencapaian target 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, pelonggaran giro wajib minimum (GWM) oleh Bank Indonesia (BI), KUR perumahan dari Kemenko Perekonomian, serta ada juga dari BUMN atau Danantara.
