Tenggat Tarif Trump, Korsel Genjot Negosiasi Dagang dengan AS

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Korea Selatan mendorong tercapainya kesepakatan dagang yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat, menjelang tenggat penerapan kembali tarif tinggi Presiden Donald Trump pada 9 Juli 2025.

Menteri Perdagangan Korea Selatan yang baru, Yeo Han-koo, melakukan kunjungan kerja ke Washington pekan ini dan menggelar serangkaian pertemuan hingga Jumat (27/6/2025) waktu setempat dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Menteri Dalam Negeri Doug Burgum, serta sejumlah anggota parlemen AS.

Menurut pernyataan resmi Kementerian Perdagangan Korea Selatan yang dikutip dari Bloomberg, Sabtu (28/6/2025), Yeo memperkenalkan kebijakan Presiden baru Korea Selatan Lee Jae-myung dan menegaskan komitmennya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

“Negosiasi yang tengah berlangsung bukan hanya soal tarif, tetapi juga menjadi peluang untuk membentuk kerangka kerja sama baru di masa depan,” kata Yeo dalam pernyataannya.

Yeo melanjutkan, pihaknya akan bernegosiasi secara intensif untuk memastikan momentum kerja sama antara kedua negara tidak tergerus akibat tarif, serta mengubah krisis tersebut menjadi peluang.

Dalam pertemuannya, Yeo juga menyampaikan kekhawatiran industri terhadap pengetatan kebijakan kontrol ekspor AS, terutama terkait pembatasan transfer teknologi ke negara pesaing seperti China.

Korea Selatan merupakan sekutu strategis AS sekaligus pusat manufaktur utama global, khususnya di sektor otomotif, semikonduktor, dan baterai. Jika tarif menyeluruh sebesar 25% kembali diberlakukan, tekanan terhadap ekonomi Korea Selatan yang tengah lesu akan semakin berat.

Sebelumnya, bank sentral Korea Selatan telah memangkas proyeksi pertumbuhan PDB 2025 dari 1,5% menjadi hanya 0,8%.

Sementara itu, dalam wawancara dengan Bloomberg Television, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan bahwa Washington tengah memfinalisasi kesepakatan dagang dengan 10 negara lainnya menjelang tenggat 9 Juli, meski tidak merinci negara mana saja yang dimaksud.

Lutnick menambahkan, Presiden Donald Trump berpotensi memperpanjang tenggat waktu tersebut untuk membuka ruang negosiasi, dan mitra dagang akan mendapat respon dari pihak AS.

Namun, menurut pejabat senior Korea Selatan yang berbicara kepada wartawan di Washington seperti dikutip Yonhap News, hingga saat ini Seoul belum menerima pemberitahuan resmi terkait kemungkinan perpanjangan dan belum berada pada posisi yang dapat merasa aman.