Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wamenlu Bantah RI Kena Tarif Trump 32% karena BRICS, Tegaskan Masih Punya Waktu Nego

Pemerintah mengklaim tarif impor 32% dari AS tak terkait keikutsertaan Indonesia di BRICS. RI tetap menyiapkan negosiasi hingga 1 Agustus 2025.
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, PM China Li Qiang, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi berpose untuk foto selama KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil pada Minggu (6/7/2025). / Reuters
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, PM China Li Qiang, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi berpose untuk foto selama KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil pada Minggu (6/7/2025). / Reuters

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menepis anggapan bahwa Amerika Serikat menetapkan tarif Trump 32% ke barang asal Indonesia karena keterlibatan di BRICS.

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menjelaskan banyak negara non-anggota BRICS yang juga menerima surat pemberitahuan tarif terbaru dari Trump. Bahkan, sambungnya, Dia semua surat pemberitahuan itu memiliki format yang sana.

"Jepang itu 25%, Korea Selatan 25%, Myanmar 40%, Laos 40%, Afrika Selatan 30%, kita 32%, Thailand 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Bosnia 30%, Tunisia 25%, Serbia 35%. Ini kan banyak juga negara yang bukan anggota BRICS. Jadi, ya, nothing to do [enggak ada hubungannya]," rinci Havas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

Dia menyatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan langkah negosiasi intensif, terutama melalui tim yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurutnya, proses diplomasi terus berjalan hingga tenggat waktu yang diberikan Trump yaitu 1 Agustus 2025. Terkait peluang keberhasilan negosiasi, Havas menyebut semuanya bergantung pada proses yang sedang berjalan. 

"Tadi saya sudah konsultasi dengan Pak Airlangga yang masih di Brasil. Suratnya [dari AS] memang memberi ruang sampai 1 Agustus, jadi masih ada waktu untuk negosiasi," ujarnya.

Havas mengungkapkan pemerintah sudah menyampaikan beberapa tawaran dalam proses negosiasi, meskipun ia enggan memerinci lebih jauh isi kesepakatan yang sedang dibahas.

Dia turut menegaskan bahwa selain negosiasi dengan AS, Indonesia juga perlu mempercepat diversifikasi mitra dagang guna mengurangi ketergantungan pada pasar Negeri Paman Sam.

"Amerika Serikat itu hanya 15% dari perdagangan global, 80% sisanya ada di luar AS. Jadi penting untuk diversifikasi pasar, termasuk Uni Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara," katanya.

Selain itu, dia menekankan perlunya memperkuat perdagangan lintas provinsi dengan negara tetangga, seperti antara provinsi di Indonesia dengan negara bagian Malaysia. Dengan demikian, perekonomian Indonesia lebih tahan banting terhadap guncangan eksternal.

Pengumuman Trump: Indonesia Kena Tarif Trump 32%

Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara.

“Harap dipahami bahwa angka 32% jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda,” ujar Trump dalam surat tersebut. 

AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan Indonesia. Trump mengundang RI untuk berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini. 

Kendati demikian, setelah bertahun-tahun, hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam. 

“Kami harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang, dan sangat gigih, yang ditimbulkan oleh tarif Indonesia, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan. Sayangnya, hubungan kami jauh dari Timbal Balik,” tuturnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper