Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026 pada Sidang Paripurna DPR yang akan digelar Jumat (15/8/2025) mendatang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal ini usai melakukan pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, dia melaporkan progres penyusunan dokumen keuangan negara yang akan menjadi dasar RAPBN 2026.
"Kami melaporkan kepada bapak presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Seperti diketahui bahwa bapak presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat," kata Sri Mulyani, Selasa (22/7/2025) malam.
Dalam laporannya, Sri Mulyani memaparkan berbagai komponen utama RAPBN, mulai dari proyeksi ekonomi makro hingga agenda prioritas Presiden Prabowo, seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan sekolah, serta inisiatif infrastruktur jalan dan ketahanan pangan.
Dia menambahkan bahwa anggaran juga dialokasikan untuk peningkatan kapasitas lahan dan penguatan infrastruktur seperti irigasi dan bendungan.
Sektor pendidikan turut mendapat perhatian khusus, termasuk pengembangan pendidikan dasar dan menengah, revitalisasi madrasah, serta digitalisasi sekolah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pun menjadi bagian dari rencana anggaran strategis yang disampaikan ke Presiden.
Baca Juga
"Semua program tersebut telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari bapak presiden, apakah prioritasnya telah sesuai," lanjutnya.
Sri Mulyani memilih untuk tidak mengungkapkan rincian finalisasi RAPBN 2026 dan menyerahkan sepenuhnya penyampaian resmi kepada Presiden dalam pidato kenegaraan pada pertengahan Agustus.
"Karena nanti yang akan disampaikan oleh Presiden pada DPR, pada paripurna DPR tanggal 15 Agustus," ucapnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan yang komprehensif. Fokus diarahkan pada keberlanjutan reformasi perpajakan agar penerimaan negara tetap kuat. Belanja negara akan ditujukan ke sektor-sektor strategis, sementara pengelolaan defisit tetap dilakukan secara hati-hati.
"Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik, dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada bapak presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan," ungkap Sri Mulyani.
Selain membahas RAPBN 2026, ia juga melaporkan perkembangan pembahasan APBN tahun berjalan. Mengenai APBN 2024, Sri Mulyani menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah tengah dibahas dengan DPR dan diharapkan sesuai dengan hasil audit BPK yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tak hanya itu, pembahasan RAPBN 2025 yang kini tengah berlangsung bersama Badan Anggaran DPR turut ia sampaikan ke Presiden.
"Saya juga melapor kepada bapak presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025, terutama pembahasan sesudah laporan semester, yang dalam hal ini, beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama dan sesuai dengan pembahasan dengan DPR," ujarnya.
Sri Mulyani menyebut outlook defisit fiskal tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB), mencerminkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara.
"Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara," pungkas Sri Mulyani.
