Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama DPR menyepakati hasil rapat panitia kerja atau Panja terkait pembicaraan pendahuluan RAPBN 2026 dan RKP 2026. Termasuk di dalamnya target kemiskinan esktrem dengan rentang 0%—0,5%.
Melihat angka tersebut, target kemiskinan ekstrem terpantau melebar dari usulan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2026 yang sebesar 0%. Begitu pula dengan target tahun ini yang juga sebesar 0%.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menegaskan bahwa target kemiskinan ekstrem itu bukan berarti tak lagi 0%. Namun, angka tersebut masih dalam rentang target dan tetap mengarah pada 0%.
“Pada 2024 menargetkan dari 1% ke 0%, tapi realisasinya itu 0,83%. Pada 2025 dari 0,83% diharapkan menjadi 0%. Melihat perkembangan terkini, dari 0,83% [diharapkan] menjadi 0,5% sampai 0%,” ujarnya usai Rapat Kerja bersama Pemerintah dan Bank Indonesia, Selasa (22/7/2025).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara hanya menegaskan bahwa angka kemiskinan, yang targetnya justru lebih pesimistis dari tahun-tahun sebelumnya, terjadi karena dinamika yang berlangsung dalam panja.
“Itu masukannya [dari DPR] tadi, range-nya sekian. Itu kan dinamika pembahasan yang berlangsung di panja-panja itu,” ujarnya kepada wartawan.
Baca Juga
Sua, sapaannya, menyampaikan bahwa angka yang sudah disepakati tersebut akan masuk dalam nota keuangan yang akan diumumkan pada 15 Agustus 2025 mendatang.
Sebelumnya dalam rapat yang sama, Anggota Banggar Marwan Cik Hasan memaparkan sasaran dan indikator pembangunan 2026 diarahkan untuk terus mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam agenda pembangunan nasional.
Selain kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran terbuka 2026 ditargetkan untuk terus menurun hingga mencapai level 4,44%—4,96% dengan terus bertambahnya penciptaan lapangan kerja. Kemudian tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai angka 6,5%—7,5%.
Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga berada pada rentang 0,377—0,380 pada 2026.
“Melalui kebijakan penguatan program perlinsos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah yang didukung oleh penguatan basis data yang lebih akurat,” jelasnya.
Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kelompok menuju kelas menengah dan kelompok kelas menengah. Dengan demikian, upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih progresif dan berkelanjutan.
Untuk data kemiskinan terkini, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menunda rilis yang seharusnya pada 15 Juli 2025 lalu. Teranyar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa lembaganya akan mengumumkan data terbaru untuk tingkat pengangguran dan kemiskinan absolut pada Jumat (25/7/2025) mendatang.
