Pembangunan Di Indonesia Acuhkan Public Hearing

BISNIS.COM, JAKARTA - Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menilai pengembangan pembangunan berskala besar di Indonesia hampir tidak pernah membawa partisipasi masyarakat.

Ketua Umum IAI, Munichy B. Edrees mengatakan selama ini di Indonesia khususnya kota besar seperti Jakarta banyak bangunan-bangunan besar yang muncul secara tiba-tiba tanpa terlebih dahulu melewati public hearing. Alhasil, timbul dampak buruk dari bangunan tersebut terhadap masyarakat di sekitarnya.

"Bangunan yang benar harus ada masterplan. Di Indonesia masterplan sebuah proyek besar selama ini tidak pernah terbuka, dan tidak disosialisasikan langsung kepada masyarakat sekitarnya, yang terjadi kemudian banjir misalnya," katanya sela-sela acara Building on Water Conference and Exhibition di Erasmus Huis (Pusat Kebudayaan Belanda), Selasa (9/4/2013).

Dia mencontohkan, di negara luar seperti Filipina, proses public hearing sebelum membangun sebuah gedung masih diterapkan. Para pengembang melakukannya secara langsung dengan masyarakat yang kemungkinan akan menerima dampaknya bila bangunan itu berdiri.

"Yang terjadi di Indonesia, public hearing hanya di DPR saja. Walaupun wakil rakyat, tapi selama ini tidak mewakili rakyatnya" ujarnya.

Munichy mengatakan, hal yang paling mendesak untuk diperbaiki di Jakarta adalah persoalan banjir. Selain itu, katanya, gedung-gedung yang sudah terbangun perlu dilakukan evaluasi untuk mencari letak kesalahan teknik pembangunannya dan analisis dampak lingkungannya (Amdal).

"Saya gemes dengan pengembang-pengembang yang orientasinya adalah uang. Kalau melihat ada tanah kosong mindset-nya uang, bahkan daerah-daerah untuk resapan air pun dihabiskan," imbuhnya.