BISNIS.COM, SORONGt--Meski dana Otonomi Khusus yang dikucurkan pemerintah ke Papua telah mencapai Rp38 triliun sejak 2002 hingga tahun ini, namun angka itu tidak paralel dengan tingkat kesejahteraan rakyat di wiayah tersebut.
Demikian dikemukakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional memperingati 50 tahun integrasi Irian Barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain Irman, turut hadir dalam seminar itu Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari, Menpora, Roy Suryo, para pejabat kota dan kabupaten Sorong serta para anggota DPR dan DPD RI asal Papua.
Menurutnya, belum paralelnya nilai dana yang dikeluarkan untuk Papua dengan tingkat kesejahteraan rakyat di wilayah itu menunjukkan bahwa sistem Otonomi Khusus sejauh ini belum berhasil memberdayakan masyarakat Papua secara
merata.
"Meski dana yang dikucurkan sudah mencapai Rp38 triliun, mengapa angka kemiskinan di sini masih tinggi. Ini harus jadi PR kita bersama," ujar Irman mempertanyakan.
Kendati demikian, Irman menolak untuk mengatakan Otonomi Khusus yang diterapkan pemerintah telah gagal. Untuk itu, ujarnya, diperlukan kebijakan dan progam yang tepat agar komitmen pemerintah dalam memajukan daerah dan
masyarakat Papua bisa berjalan efektif. (if)
