BISNIS.COM, JAKARTA-Waktu menunjukkan pukul 12.30 WIT. Siti tak terlihat lelah dan kepanasan, meskipun matahari terasa terik yang disertai udara kering. Peluh pun bercucuran membasahi kaos warna pink miliknya.
Bersama puluhan orang yang duduk di bawah tenda putih, dia sabar menunggu pidato pembukaan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Sesetan, Kota Denpasar, Bali.
”Saya menunggu sejak jam 11, ini sebentar lagi dibagikan,” ujarnya. Begitu pun dengan Sarimun. Warga kelurahan Sidakarya ini mengantri sejak pukul 11.30 WIT untuk menerima uang sebesar Rp300.000—dibagi langsung 2 bulan—yang dijanjikan pemerintah sebagai kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak.
Keinginan Sarimun dan Siti sederhana. Dapat duit untuk membeli beras. Mereka warga Sidakarya yang mendapat jatah menerima BLSM. Pembagian BLSM di Bali sama halnya dengan sejumlah daerah lainnya yang secara serentak dilakukan pada Sabtu (22/06).
Pembagian BLSM merupakan kompensasi pengurangan subsidi BBM yang naik menjadi Rp6.500 per liter untuk bensin dan Rp5.500 untuk solar.
Gelombang pertama pembagian BLSM dilakukan pekan ini. Adapun, gelombang kedua diadakan sebelum puasa. Pembagian ini ditargetkan selesai pada Desember. Pengambilan bantuan ini tidak dilakukan serta merta dalam sehari. Mereka yang tidak bisa mengambil pada hari ini dapat mengambil esok hari. Bahkan dapat diambil pada gelombang kedua.
Pemerintah memberikan BLSM dengan menyebarkan Kartu Perlindungan Sosial. Kartu ini digunakan untuk mengambil uang di kantor pos yang telah ditunjuk. Sebanyak 15,5 juta kartu diberikan kepada rumah tangga berstatus tidak mampu.
Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik mengatakan pembagian ini harus tetap dikawal agar tidak ada korupsi. ”Bantuan ini harus sampai ke tangan yang berhak. Kami mengawal agar tidak ada korupsi,” ujarnya saat memberi pidato pembukaan di Kantor Pos Sesetan, Bali, Senin (24/6/2013).
Dia mengatakan, kenaikan BBM pasti menimbulkan inflasi. Saat ini, pemerintah tengah berusaha agar kuota 48 juta kiloliter cukup hingga akhir tahun. Menururtnya, dengan pengurangan subsidi, masyarakat diminta untuk berhemat menggunakan BBM.
Wakil Presiden Boediono mengatakan program BLSM diberikan untuk menahan masyarakat agar tidak syok menyusul kenaikan BBM. Pernyataan tersebut disampaikan Boediono sewaktu melakukan peninjauan terkait penyaluran BLSM di Kantor Pos Besar Kota Malang, Senin (24/6/2013).
Sewaktu melakukan peninjauan BLSM di Kota Malang, Wapres Boediono didampingi Menteri Koperasi Syarif Hasan, Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Budi Setiawan serta Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.
Boediono mengklaim penyaluran BLSM kali ini lebih baik jika dibandingkan dengan pelaksanaan sebelumnya.
“Saya merasa senang karena dari pengamatan saya pelaksanaan penyaluran lebih baik jika dibandingkan dengan yang pertama sewaktu kita melaksanakannya,” ujarnya.
Pemerintah sendiri mengupayakan agar titik penyaluran BLSM dilakukan tidak hanya di kantor pos saja. Di Kota Malang sendiri terdapat sedikitnya 40 titik penyaluran. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan penyaluran di titik terdekat dari tempat tinggalnya. Selain itu wapres juga meminta kepada masyarakat yang belum mendapat untuk bersabar karena pelaksanaan BLSM berlangsung hingga 2 Desember.
“Masyarakat tidak perlu kuatir. Bagi yang belum mendapat sedang dilakukan dan sesuai dengan jadwal. Dan menurut Pak Direktur Kantor Pos pelaksanaannya pembayaran dilakukan di titik terdekat tidak harus ke kantor pos,” kata Boediono.
Wapres berharap pelaksanaan BLSM bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan. Mengingat penyalurannya dilakukannya hingga ke daerah-daerah. Saat ini daerah tengah sibuk melakukan penyaluran, termasuk mendata kepada warga yang menerima BLSM.
TAK TEPAT SASARAN
Dari Semarang, Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih mengingatkan data rumah tangga sasaran (RTS) yang dilansir pemerintah untuk pembagian BLSM tersebut tetap memiliki potensi kerawanan untuk tidak tetap sasaran.
”Penggunaan data sensus pada 2011 lalu dari Badan Pusat Statistik itu tentunya sangat dimungkinkan rawan penyimpangan dan tidak tepat sasaran,” ujarnya saat memberi sambutan Sosialisasi Penyaluran BLSM.
Menurut mantan Bupati Kebumen itu, data yang dilansir pemerintah dimungkinkan ada sekitar 6% penerima BLSM yang tidak tepat sasaran, seiring dinamika di masyarakat yang terus berkembang.
”Untuk itu maka kami mengharapkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan dinas terkait, agar mengikuti petunjuk teknis soal penyaluran BLSM agar terhindar dari salah sasaran,” tuturnya.
Adapun, penerima BLSM di Provinsi Sumatra Utara pada tahun ini dipangkas 20% dari program sejenis yang dikucurkan pada 2008. Pemangkasan ini disesuaikan denga penurunan jumlah penduduk miskin di Sumut selama rentang 2008 hingga 2013. Berdasarkansurvei BPS pada Maret 2008, jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai 1,613 juta orang 12,55% dari total penduduk.
Sementara itu, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyebutkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatra Utara berdasarkan survei September 2012 berkurang menjadi 1,378 juta jiwa, atau 10,41% dari total jumlah penduduk.
“Pada 2008, penerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak dalam bentuk bantuan langsung tunai [BLT] mencapai 1,38 juta kepala keluarga, sedangkan tahun ini, penerima BLSM sekitar 1,1 juta KK,” jelas Kepala kantor Pos Medan Mukhlis.
Berkurangnya jumlah penduduk miskin dengan data terkini penerima BLSM perlu diverifikasi. Jangan sampai dana kompensasi tersebut meleset ke tangan yang tidak berhak.
Apalagi pembagian BLSM menjadi ajang ‘roadshow’ para menteri ke daerah. Mereka berbondong-bondong ke daerah untuk secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat.
Presiden pun sempat menyindir agar para pembantunya untuk memantau dampak kenaikan harga BBM dari Ibu Kota.
(k10/k25/k39/Erna S.U. Girsang/Rachmad Subiyanto/Miftahul Ulum/M. Taufikul Basari)
