Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah akan segera memutuskan pola pelaksanaan dan pendanaan bagi pembangunan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) yang meliputi Jembatan Selat Sunda pada bulan ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan segera mengambil keputusan mengenai proyek tersebut, sehingga dalam waktu dekat akan mulai dikerjakan.
Dia mengungkapkan dalam rapat dengan tim 7 yang membahas perkembangan proyek tersebut terdapat dua opsi pola pelaksanaan dan pendanaan.
“Feasibility study dan pengerjaan proyek bisa dilakukan dengan pemrakarsa plus BUMN atau non-pemrakarsa dengan menggunakan dana APBN,” katanya susai rapat koordinasi tim 7 di Jakarta, Kamis (11/7).
Dia menegaskan Jembatan tersebut, terangnya, akan dibangun dan dipadukan dengan kawasan strategis di Banten dan Lampung.
“Baik pemerintah daerah Lampung maupun Banten sudah menetapkan kawasan strategis, baik pariwisata dan berbagai macam industri. Keberadaan jembatan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan daerah,” terangnya.
Tim 7 adalah kelompok kerja antar menteri yang dibentuk untuk membahas usulan pengkajian ulang rencana studi kelayakan proyek tersebut. Pejabat yang tergabung dalam Tim 7 adalah Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Sementara Jembatan Selat Sunda merupaka proyek raksasa yang bertujuan menghubungkan sistem transportasi darat pulau Sumatera dan pulau Jawa dan mengembangkan kawasan strategis di dua wilayah tersebut. Pembangunan jembatan yang panjangnya hampir mencapai 30 km terebut diperkirakan akan memakan biaya sekitar Rp200 triliun.
