Bisnis.com, JAKARTA — Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan hingga saat ini tumbuh 8.000 wirausaha baru di kawasan transmigrasi dan akan bertambah 2.000 wirausaha baru tiap tahunnya.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kemenakertans Roosari Tyas Wardani mengatakan sejak 2009 pengembangan kawasan transmigrasi yang dilakukan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan baru di lokasi pemukiman transmigran dan hinterland sekitarnya, tercatat 8.000 wirausahawan baru tumbuh dan berkembang .
“Dari 48 Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang berada di kawasan transmigrasi, 22 kota kita proyeksikan menyerap tenaga kerja 244.745 orang,” ujar Roosari kepada Bisnis, Rabu, (28/8/2013).
Roosari mengatakan program transmigrasi dari semua sisi sangat menguntungkan. Transmigran mendapatkan 2 hektar lahan untuk dikelola, mendapatkan rumah layak huni dan biaya hidup selama setahun pertama.
“2 hektar lahan yang diberikan bebas untuk ditanami berbagai komoditas seperti padi, jagung, ketela, ataupun kelapa sawit. Selain itu, alat produksinya pun diberikan secara cuma-cuma, transmigran hanya tinggal menggarap lahan dan menikmati hasil saja,” ujar Roosari.
Untuk itu Roosari menghimbau agar para transmigran bekerja keras mengelola lahan dengan menanam berbagai tanaman ekonomis dan memang membutuhkan waktu agak lama untuk menikmati hasilnya. “Jadi mau sejahtera pun harus ada proses, nggak bisa langsung instan,” ujarnya.
Roosari menambahkan melalui program transmigrasi akan menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan masyarakat mandiri. Hal ini karena, pemerintah telah memberikan kesempatan kerja pada transmigran, dengan mengelola sebuah lahan subur di kawasan transmigrasi. Diharapkan dengan pemberian lapangan kerja tersebut dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera.
Roosari menilai transmigrasi sejatinya merupakan salah satu cara untuk mengurangi jumlah pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan di kota-kota besar yang selama ini menjadi akar masalah maka dapat diatasi dengan transmigrasi. Selain itu, program transmigrasi juga menjadikan kawasan tertinggal menjadi lebih maju.
“Penyebab banyaknya pengangguran di kota besar kan karena pertambahan jumlah usia produktif tidak diimbangi jumlah lapangan pekerjaan yang ada, untuk itulah maka transmigrasi harus terus digalakkan,” ujar Roosari.
Roosari mengatakan untuk mengembangkan program transmigrasi dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia, maka pemerintah harus menetapkan program transmigrasi sebagai program wajib dan bukan hanya program pilihan. Terbukti, pengembangan kawasan transmigrasi mampu mengurangi kemiskinan, menyerap tenaga kerja, dan menciptakan wirausaha baru.
“Pengembangan kawasan transmigrasi dan penyerapan tenaga kerja yang berhasil di kawasan transmigrasi sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Bahkan, sektor transmigrasi juga mengentaskan kemiskinan, pengembangan wilayah, dan pemberian areal atau lahan pada penduduk,” ujar Rosari.
Roosari menegaskan program transmigrasi ini menjadi salah satu solusi yang bisa dibanggakan menjadikan program nasional, karena program transmigrasi adalah salah satu program yang sangat memasyarakat artinya melalui program transmigrasi akan memberikan hak warga dalam meraih hidup yang lebih baik. Melalui program ini warga bisa mendapatkan lahan sekaligus diberikan pendampingan untuk terwujud suatu kemandirian bagi masyarakat khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat.
Terkait dengan anggaran, Roosari mengungkapkan jika transmigrasi nantinya menjadi program wajib nasional, maka anggaran untuk program transmigrasi harus diperbesar. Saat ini anggaran untuk transmigrasi pertahun cuma Rp 1,5 triliun, sedangkan anggaran idealnya Rp 3 triliun per tahun.
Roosari menambahkan selain masalah anggaran kendala lain adalah peran lintas sektor terkait, karena dalam menjalankan program ini pemerintah tidak bisa membangun melalui Kemenakertrans saja melainkan bersama dengan sektor-sektor terkait.
“Misalnya jika terkait kesehatan, maka yang berperan adalah kementrian kesehatan, jika pendidikan berarti kementrian pendidikan, kan nggak bisa jika semuanya dipegang Kemenaker,” jelas Roosari.
