Bisnis.com, JAKARTA --Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mengkaji lebih dalam sistem perdagangan komoditas dunia agar terhindar dari permainan kartel pangan, baik dunia maupun dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur menuturkan pihaknya memperkirakan setidaknya 5 tahun ke depan persoalan pangan strategis nasional masih akan bermasalah, terutama terhadap enam komoditas yang masalahnya bergantian setiap tahunnya, mulai dari kedelai, jagung, gula rafinasi (GKR/ gula komsumsi), ayam, daging sapi, hingga beras.
“Kami berharap pemerintah tidak mengambil kebijakan yang mendadak dan spekulatif, karena para kartel saja sudah memesan komoditas sejak jauh-jauh hari,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (23/9/2013).
Pihaknya menyayangkan langkah pemerintah yang seringkali mengambil tindakan mendadak dengan tiba-tiba operasi pasar, melakukan kunjungan ke pasar, hingga melakukan sosialisasi turunkan harga pangan.
“Itu sering dilakukan, namun harga turunnya juga lambat dan akan naik lagi,” ujar Natsir.
Menurutnya, permasalahan yang terus terjadi seperti itu disebabkan karena pemerintah tidak dapat mengikuti sistem perdagangan pangan dunia. Ketika mendesak harus impor suatu komoditas yang jelas-jelas kurang, pemerintah baru mengeluarkan kebijakan impor.
“Artinya, Kemendag ini ketinggalan irama. Negara lain dalam jangka waktu 6 bulan sebelumnya sudah mengeluarkan kebijakan impor pangannya, karena dalam perdagangan pangan internasional paling tidak 6 sampai 12 bulan pangannya sudah dipesan oleh pengusaha kartel dunia kemudian dibeli lagi oleh pelaku kartel Indonesia,” katanya.
Kemendag, kata dia, perlu lebih proaktif cepat mengeluarkan kebijakan sehingga tidak terlambat dan membiarkan pelaku kartel mengendalikan harga pangan strategis yang dibutuhkan.
“Jangan nanti perlu baru cepat-cepat mengeluarkan kebijakan. Kalau seperti itu pengusaha kelabakan pesan pangan, di lain pihak pemain kartel Indonesia sudah memesan 6-12 bulan lalu, jadi harga tetap tinggi,” jelas Natsir.
Pihaknya meminta kepada pemerintah agar mempunyai perencanaan impor pangan jangka panjang sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak mendadak dan tidak spekulatif, karena jika dibiarkan Indonesia akan selalu kalah dalam perdagangan pangan nasional.
“Politik pangan Indonesia perlu lebih fokus ditangani, karena kita memahami bahwa industri pangan punya ketergantungan terhadap alam. 5 tahun ke depan pangan Indonesia masih bermasalah dan swasembada sulit tercapai sehingga diperlukan manajemen produksi-distribusi-perdagangan yang matang dan mempunyai perencanaan yang baik agar tidak spekulatif,” pungkas Natsir.
