Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespons surat yang dilayangkan Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait anomali penghitungan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% secara tahunan pada kuartal II/2025 yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam surat elektronik balasannya, Ketua Komisi Statistik PBB Georges-Simon Ulrich menyampaikan apresiasi atas komitmen Celios menjaga integritas statistik resmi dan mendorong kepatuhan terhadap standar internasional.
“Kami menghargai upaya Anda untuk menjunjung integritas statistik resmi dan mempromosikan kepatuhan pada standar internasional,” tulis Ulrich, seperti yang dibagikan Celios dalam akun Instagramnya, @celios_id, pada Selasa (12/8/2025).
Ulrich memastikan bahwa komunikasi dan dokumen yang disampaikan Celios akan diteruskan ke Divisi Statistik PBB yang memimpin pembahasan teknis terkait Prinsip-Prinsip Fundamental Statistik Resmi serta kerja Komisi Statistik PBB.
“Mohon diyakinkan bahwa kami akan meneruskan komunikasi dan surat terlampir Anda ke United Nations Statistics Division,” lanjutnya.
Sebelumnya, Celios mengirimkan laporan ke PBB yang memuat sejumlah kekhawatiran atas dugaan anomali data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2025. Lembaga riset tersebut menyoroti aspek transparansi metodologi, akurasi perhitungan, dan independensi BPS dalam publikasi perkembangan produk domestik bruto (PDB) Tanah Air.
Baca Juga
Adapun Celios menyurati Komisi Statistik PBB pada 8 Agustus 2025. Berdasarkan dokumen yang dilihat Bisnis, Celios menyurati lembaga itu atas keprihatinan ihwal reliabilitas dan akurasi penghitungan pertumbuhan PDB Indonesia oleh BPS.
"Kami menulis surat ini untuk menyampaikan keprihatinan mendalam kami terkait meningkatnya jumlah inkonsistensi dan anomali yang ditemukan dalam data ekonomi nasional [PDB triwulan kedua 2025] yang baru-baru ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik [BPS]," demikian dikutip Bisnis, Jumat (8/8/2025).
Persoalan-persoalan ini, lanjut surat tersebut, khususnya berkaitan dengan penghitungan PDB, telah menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, akurasi, dan independensi praktik statistik di Indonesia.
Celios menuturkan bahwa ketika kredibilitas data nasional diragukan, maka dampaknya bisa sangat jauh dan memengaruhi kepercayaan investor, perbandingan internasional serta kemampuan masyarakat sipil untuk berdiskusi soal kebijakan berdasarkan bukti.
Beberapa inkonsistensi pada data BPS itu, terang Celios, dinilai tidak merepresentasikan realitas ekonomi dalam negeri. Beberapa komponen utama PDB dinilai tidak terhubung dengan indikator utama, seperti pendapatan pemerintah, volatilitas data yang tidak dijelaskan serta kurangnya keterbukaan atas metodologi penghitungan.
Lembaga itu mengkhawatirkan adanya kecurigaan terhadap intervensi politik terhadap pelaporan statistik, yang seharusnya netral. "Kami sangat khawatir data ekonomi makro digunakan untuk mendukung narasi politik dari pemerintahan saat ini, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap statistik resmi," terang surat tersebut.
