Kisruh UMP 2014, Pemerintah Siap Hadapi Mogok Kerja

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menyatakan siap menghadapi aksi mogok kerja yang akan dilakukan serentak oleh 3 juta buruh di 20 provinsi di Tanah Air menyusul kisruh penetapan upah minimum provinsi 2014 yang tidak kunjung selesai.
 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan hasil rapat koordinasi khusus (rakorsus) yang digelar di kantor Kementerian Polhukam pada hari ini telah menyiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi aksi mogok kerja.

“Kemenakertrans, Kementerian Perindustrian dan seluruh komponen pemerintah saat ini telah siap menghadapi aksi mogok kerja dari buruh,” katanya kepada Bisnis, Jumat (25/10/2013).

Rakorsus tersebut digelar menyusul Ancaman aksi mogok kerja dari 3 juta buruh di 20 provinsi dan 40 kawasan industri akan melakukan mogok nasional pada 31 Oktober dan 1 November 2013.

Koordinasi itu, jelasnya, menyangkut kepastian tidak terhentinya produksi untuk seluruh sektor industri di Tanah Air. “Jangan sampai aksi tersebut merugikan komponen penentu upah. Baik itu pengusaha, pekerja dan pemerintah.”

Untuk saat ini yang paling penting adalah adanya kesepakatan kenaikan UMP 2014 dari pengusaha dan pekerja.

Terkait solusi atas penolakan sejumlah kebijakan yang mengatur UMP, Muhaimin menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kisruh kenaikan UMP 2014 kepada kepala daerah dan dewan pengupahan di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Untuk menetapkan UMP 2014 sangat diperlukan peran kepala daerah. “Gubernur harus mampu memutus usulan kenaikan upah dengan menimbang kepentingan pengusaha dan pekerja,” katanya.  (ra)